Dirjen Imigrasi Minta Rencana Perluasan Bebas Visa Ditinjau Kembali
Senin, 22 Juni 2026 - 17:01 WIB
loading...
Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko meminta agar perluasan bebas visa kunjungan dari turis mancanegara untuk dikaji ulang. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko meminta agar perluasan bebas visa kunjungan dari turis mancanegara untuk dikaji ulang. Hendarsam menilai kebijakan bebas visa yang diperluas tak bisa mendongkrak pendapatan negara dari sektor wisata.
Hendarsam menyinggung kebijakan ini pernah dilakukan pada 2016. Saat itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 pemerintah membuka 169 negara masuk ke Indonesia bebas Visa.
"Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh dievaluasi karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya ya di tahun 2016 itu kita membuka 156 negara untuk masuk ke Indonesia dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Kementerian Imigrasi Permudah Akses WNA Ajukan Visa Pendidikan Non Formal Indonesia
Menurut Hendarsam, Imigrasi juga bertugas untuk menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air dengan menghadirkan turis yang berkualitas. Pemberian fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing memiliki dimensi ekonomi melalui biaya visa.
Terlalu mudah memberikan akses masuk tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengobral fasilitas keimigrasian, sehingga nilai strategis kebijakan tersebut berpotensi berkurang. Belum lagi, ada faktor keamanan yang tak luput dari pertimbangan.
Lihat video: Imigrasi Jaksel Sosialisasikan Golden Visa Indonesia, Investor Asing Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun
"Ketika kita bebaskan itu artinya apa kita mengobral, mengobral negara kita? Ini jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu. Anda bayangkan saat ini ya bisa bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi, mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan," katanya.
Hendarsam menyarankan upaya progresif lain untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pariwisata. Hendarsam menilai harga biaya masuk bukan lah isu menahan turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.
"Banyak cara meningkatkan mutu pariwisata, bukan dengan menggratiskan orang masuk. Masalahnya bukan diharga masuk Rp500.000, itu bukan isu bagi mereka. Korea Selatan saja sampai memberikan travel warning untuk warganya tidak berkunjung ke Bali karena dianggap berbahaya. Artinya wisatawan yang berkualitas sudah takut datang ke Indonesia saat ini. Jadi Bebas Visa Kunjungan kami rasa cukup untuk 16 negara ini saja," tandasnya.
Hendarsam menyinggung kebijakan ini pernah dilakukan pada 2016. Saat itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 pemerintah membuka 169 negara masuk ke Indonesia bebas Visa.
"Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh dievaluasi karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya ya di tahun 2016 itu kita membuka 156 negara untuk masuk ke Indonesia dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Kementerian Imigrasi Permudah Akses WNA Ajukan Visa Pendidikan Non Formal Indonesia
Menurut Hendarsam, Imigrasi juga bertugas untuk menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air dengan menghadirkan turis yang berkualitas. Pemberian fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing memiliki dimensi ekonomi melalui biaya visa.
Terlalu mudah memberikan akses masuk tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengobral fasilitas keimigrasian, sehingga nilai strategis kebijakan tersebut berpotensi berkurang. Belum lagi, ada faktor keamanan yang tak luput dari pertimbangan.
Lihat video: Imigrasi Jaksel Sosialisasikan Golden Visa Indonesia, Investor Asing Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun
"Ketika kita bebaskan itu artinya apa kita mengobral, mengobral negara kita? Ini jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu. Anda bayangkan saat ini ya bisa bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi, mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan," katanya.
Hendarsam menyarankan upaya progresif lain untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pariwisata. Hendarsam menilai harga biaya masuk bukan lah isu menahan turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.
"Banyak cara meningkatkan mutu pariwisata, bukan dengan menggratiskan orang masuk. Masalahnya bukan diharga masuk Rp500.000, itu bukan isu bagi mereka. Korea Selatan saja sampai memberikan travel warning untuk warganya tidak berkunjung ke Bali karena dianggap berbahaya. Artinya wisatawan yang berkualitas sudah takut datang ke Indonesia saat ini. Jadi Bebas Visa Kunjungan kami rasa cukup untuk 16 negara ini saja," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
