Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun
Minggu, 21 Juni 2026 - 09:48 WIB
loading...
A
A
A
Untuk mengatasi persoalan tersebut, program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Bahlil menuturkan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil seringkali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," ucapnya.
Dia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Bahlil menuturkan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil seringkali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," ucapnya.
Dia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik.
Lihat Juga :
