Legislator PKS Desak Temuan Beras Plastik pada BPNT Diusut
Senin, 21 September 2020 - 21:21 WIB
loading...
Temuan warga Cianjur, Jawa Barat tentang beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bercampur butiran plastik disoroti Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Temuan warga Cianjur, Jawa Barat tentang beras Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) bercampur butiran plastik disoroti Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Bukhori meminta Kementerian Sosial ( Kemensos ) untuk segera mengklarifikasi serta mengevaluasi pola dan mekanisme distribusi beras Bansos BPNT.
“Kemensos harus angkat bicara dan menjelaskan kepada publik terkait insiden ini. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan dampak negatif, khususnya ancaman bagi kesehatan mereka di kemudian hari," ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Menko PMK Pastikan Kualitas Beras Bansos PKH Sesuai Standar)
Di samping itu, kata dia, temuan itu bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos yang sudah cukup baik dibangun selama penanganan ptandemi COVID-19. Dia mengatakan, Kemensos perlu menurunkan tim khusus untuk menyisir sekaligus memetakan titik-titik distribusi yang memiliki potensi terjadinya penyelewengan.
"Kasus di Cianjur ini bisa menjadi petunjuk awal untuk membongkar potensi penyimpangan serupa di sejumlah wilayah lain. Selain itu dari sisi teknis, pola dan tata kelola distribusi bantuan juga perlu diawasi secara cermat supaya kejadian serupa tidak berulang,” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut mengimbau Kemensos untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut. Sebab, besar kemungkinan ada potensi korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dengan mempermainkan program BPNT ini.
“Saya minta agar penegak hukum bergerak cepat untuk mengusut secara tuntas kasus ini, mulai dari pemasok beras sampai pejabat atau pihak yang diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan. Jika mereka terbukti bersalah, segera tindak tegas seluruh pihak yang terlibat dengan hukuman setimpal. Mereka tidak boleh mempermainkan hak-hak orang miskin dalam situasi sulit seperti ini,” paparnya.
Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan program sembako dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh e-Warong, maka bank penyalur berhak mencabut izin penyaluran manfaat dan melaporkannya kepada pemda.
“Kemensos harus angkat bicara dan menjelaskan kepada publik terkait insiden ini. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat karena bisa menimbulkan dampak negatif, khususnya ancaman bagi kesehatan mereka di kemudian hari," ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (21/9/2020). (Baca juga: Menko PMK Pastikan Kualitas Beras Bansos PKH Sesuai Standar)
Di samping itu, kata dia, temuan itu bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos yang sudah cukup baik dibangun selama penanganan ptandemi COVID-19. Dia mengatakan, Kemensos perlu menurunkan tim khusus untuk menyisir sekaligus memetakan titik-titik distribusi yang memiliki potensi terjadinya penyelewengan.
"Kasus di Cianjur ini bisa menjadi petunjuk awal untuk membongkar potensi penyimpangan serupa di sejumlah wilayah lain. Selain itu dari sisi teknis, pola dan tata kelola distribusi bantuan juga perlu diawasi secara cermat supaya kejadian serupa tidak berulang,” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut mengimbau Kemensos untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut. Sebab, besar kemungkinan ada potensi korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dengan mempermainkan program BPNT ini.
“Saya minta agar penegak hukum bergerak cepat untuk mengusut secara tuntas kasus ini, mulai dari pemasok beras sampai pejabat atau pihak yang diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan. Jika mereka terbukti bersalah, segera tindak tegas seluruh pihak yang terlibat dengan hukuman setimpal. Mereka tidak boleh mempermainkan hak-hak orang miskin dalam situasi sulit seperti ini,” paparnya.
Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan program sembako dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh e-Warong, maka bank penyalur berhak mencabut izin penyaluran manfaat dan melaporkannya kepada pemda.
Lihat Juga :
