Dianggap Mampu, 76 Sekolah di Pulau Jawa Dicoret dari Daftar Penerima MBG
Kamis, 18 Juni 2026 - 19:26 WIB
loading...
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi prioritas penerima program karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
"Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
![Dianggap Mampu, 76 Sekolah di Pulau Jawa Dicoret dari Daftar Penerima MBG]()
Baca juga: MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Menurut dia, 76 sekolah tersebut memiliki total 39.352 siswa penerima manfaat. Namun, berdasarkan sejumlah indikator yang disusun BGN, sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya tanpa bantuan program pemerintah.
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Agustina menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.
Ia menegaskan data tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pemutakhiran data yang masih berlangsung. BGN saat ini terus melakukan verifikasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi.
"Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya. Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data," ujar Agustina.
Menurut dia, sekolah atau siswa yang berasal dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Langkah itu dilakukan agar program yang dibiayai APBN tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," tuturnya.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
"Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini," kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Menurut dia, 76 sekolah tersebut memiliki total 39.352 siswa penerima manfaat. Namun, berdasarkan sejumlah indikator yang disusun BGN, sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya tanpa bantuan program pemerintah.
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Agustina menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.
Ia menegaskan data tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pemutakhiran data yang masih berlangsung. BGN saat ini terus melakukan verifikasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi.
"Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya. Tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data," ujar Agustina.
Menurut dia, sekolah atau siswa yang berasal dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Langkah itu dilakukan agar program yang dibiayai APBN tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," tuturnya.
(rca)
Lihat Juga :
