Soroti Masalah Bangsa, Jaringan Cendekiawan Muda Ajukan 7 Tuntutan

JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) akan melawan setiap upaya yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi syahwat politik elektoral kelompok tertentu. JCM juga mengajak segenap elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa bergerak bersama dalam koridor yang sehat dengan mengutamakan argumentasi dialogis, bersikap kritis dan konstruktif, serta menjaga stabilitas dan demokrasi.

“Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun,” kata Sekjen PB HMI Muh Jusrianto dalam konferensi pers bersama para sekjen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Baca juga: Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Selain Jusrianto, terdapat Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), dan Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI). Kemudian I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Selain itu JCM juga menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.

Kedua, mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis. Ketiga, menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.

Keempat, mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran. Kelima, mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.

Keenam, menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.

Menurut Jusrianto, seluruh tuntutan JCM lahir dari pertimbangan objektif berbasis data. ”JCM berkomitmen untuk tetap berdiri di jalur independen demi memastikan tata kelola negara berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Baca juga: Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

JDM juga menyoroti insiden pembubaran diskusi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Aksi intimidasi dan pembubaran forum akademik semacam ini menjadi tamparan bagi demokrasi dan mencederai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Bagi Jusrianto, perbedaan sikap dan pandangan, haruslah diselesaikan melalui koridor dialog intelektual. Bukan dengan paksaan, persekusi, apalagi pembungkaman. “Kampus harus kita jaga bersama sebagai panggung dialektika yang mempertemukan segala perbedaan sikap dan pandangan," lanjutnya.