RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Selasa, 09 Juni 2026 - 21:35 WIB
loading...
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengungkap lima kunci untuk mengatasi sengketa lahan di Pasuruan, Jawa Timur. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menekankan pentingnya akurasi data wilayah, penataan ruang, serta pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas penataan kawasan di Pasuruan Timur.
Safrizal menguraikan lima aspek krusial yang menjadi kunci dalam mengurai benang kusut persoalan yang telah berlangsung sejak 1960 tersebut. Pertama, kepastian hukum dan fakta wilayah.
Secara legalitas dan administrasi negara, kata Safrizal saat ini TNI memegang 14 sertifikat Hak Pakai atas lahan seluas 3.600 hektare. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut terdapat 10 desa definitif yang memiliki kode wilayah resmi, perangkat desa, serta hak menerima Dana Desa.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Bangun Lapas Terpadu di Kota Pasuruan Tahun Ini
“Ada desa yang separuhnya masuk ke dalam kawasan hak pakai, ada desa yang seluruhnya masuk ke dalam hak pakai. Persoalan ini belum tuntas karena dari tahun 1960 sampai sekarang sudah berjalan empat generasi penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Kedua, urgensi zonasi pemanfaatan ruang. Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektare tersebut. Perlu dipetakan secara detail mana wilayah yang mutlak diperuntukkan bagi aspek pertahanan (kawasan latihan tempur), pemukiman warga, serta area pengelolaan bisnis/ekonomi.
Ketiga, regulasi pelepasan aset negara. Menanggapi aspirasi warga terkait status tanah, Safrizal mengingatkan penyelesaian ini melibatkan tata kelola aset milik negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun TNI AL tidak dapat memutuskan pelepasan atau penyerahan aset secara sepihak.
Lihat video: FULL Truk TNI Meledak, Anggota TNI Terluka di Pasuruan
“Proses tersebut harus melalui mekanisme resmi dan mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan aset negara,” katanya.
Keempat, belajar dari keberhasilan kasus Magelang. Safrizal optimistis konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun. Safrizal mencontohkan keberhasilan penyelesaian sengketa serupa di masa lalu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akabri yang dimediasi oleh Menko Polhukam.
“Kasus Magelang bisa diselesaikan dengan prinsip take and give—TNI memberi dan TNI menerima. Kita yakin dan percaya persoalan di Pasuruan ini juga bisa kita selesaikan dengan pola pendekatan yang sama," tegasnya.
Kelima, validasi data lapangan dan pemetaan polygon. sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri menyoroti pentingnya penyediaan data geospasial yang akurat. Saat ini, tim pusat belum memiliki data koordinat polygon titik-per-titik yang membungkus wilayah hak pakai tersebut.
Data koordinat ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan overlay (tumpang susun peta) dengan peta pemanfaatan ruang eksisting masyarakat. Jika persoalan belum menemui titik temu, Safrizal mendukung penuh adanya peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi data dan mendetailkan batas wilayah secara riil.
”Melalui integrasi data yang transparan dan semangat musyawarah, Pemerintah berharap hak pertahanan negara tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sosial dan pemukiman warga yang telah menetap selama puluhan tahun,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas penataan kawasan di Pasuruan Timur.
Safrizal menguraikan lima aspek krusial yang menjadi kunci dalam mengurai benang kusut persoalan yang telah berlangsung sejak 1960 tersebut. Pertama, kepastian hukum dan fakta wilayah.
Secara legalitas dan administrasi negara, kata Safrizal saat ini TNI memegang 14 sertifikat Hak Pakai atas lahan seluas 3.600 hektare. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut terdapat 10 desa definitif yang memiliki kode wilayah resmi, perangkat desa, serta hak menerima Dana Desa.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Bangun Lapas Terpadu di Kota Pasuruan Tahun Ini
“Ada desa yang separuhnya masuk ke dalam kawasan hak pakai, ada desa yang seluruhnya masuk ke dalam hak pakai. Persoalan ini belum tuntas karena dari tahun 1960 sampai sekarang sudah berjalan empat generasi penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Kedua, urgensi zonasi pemanfaatan ruang. Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektare tersebut. Perlu dipetakan secara detail mana wilayah yang mutlak diperuntukkan bagi aspek pertahanan (kawasan latihan tempur), pemukiman warga, serta area pengelolaan bisnis/ekonomi.
Ketiga, regulasi pelepasan aset negara. Menanggapi aspirasi warga terkait status tanah, Safrizal mengingatkan penyelesaian ini melibatkan tata kelola aset milik negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun TNI AL tidak dapat memutuskan pelepasan atau penyerahan aset secara sepihak.
Lihat video: FULL Truk TNI Meledak, Anggota TNI Terluka di Pasuruan
“Proses tersebut harus melalui mekanisme resmi dan mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan aset negara,” katanya.
Keempat, belajar dari keberhasilan kasus Magelang. Safrizal optimistis konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun. Safrizal mencontohkan keberhasilan penyelesaian sengketa serupa di masa lalu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akabri yang dimediasi oleh Menko Polhukam.
“Kasus Magelang bisa diselesaikan dengan prinsip take and give—TNI memberi dan TNI menerima. Kita yakin dan percaya persoalan di Pasuruan ini juga bisa kita selesaikan dengan pola pendekatan yang sama," tegasnya.
Kelima, validasi data lapangan dan pemetaan polygon. sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri menyoroti pentingnya penyediaan data geospasial yang akurat. Saat ini, tim pusat belum memiliki data koordinat polygon titik-per-titik yang membungkus wilayah hak pakai tersebut.
Data koordinat ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan overlay (tumpang susun peta) dengan peta pemanfaatan ruang eksisting masyarakat. Jika persoalan belum menemui titik temu, Safrizal mendukung penuh adanya peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi data dan mendetailkan batas wilayah secara riil.
”Melalui integrasi data yang transparan dan semangat musyawarah, Pemerintah berharap hak pertahanan negara tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sosial dan pemukiman warga yang telah menetap selama puluhan tahun,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
