Halaqoh Kiai Muda NU Soroti Kepemimpinan di PBNU
Selasa, 02 Juni 2026 - 19:13 WIB
loading...
Halaqah Kiai Muda NU bertema Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer digelar di Ponpes Al-Mustofa, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2026). Foto/Ist
A
A
A
BOYOLALI - Sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dari wilayah Solo Raya mengikuti Halaqah Kiai Muda NU bertema Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer. Acara digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (2/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni intelektual NU Ahmad Baso dan Pengasuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi, Gus Mustafid. Dalam paparannya, Ahmad Baso menyoroti sejumlah fenomena yang menurutnya menunjukkan melemahnya fungsi kepemimpinan ulama dalam tubuh PBNU.
Baca juga: Paradoks NU: Ketika Membesar, Jangan Sampai Kehilangan Akar
Ia mengingatkan kembali pesan KH Ahmad Siddiq mengenai pentingnya menjaga NU tetap berada pada rel perjuangannya.
“KH Ahmad Siddiq pernah mengibaratkan NU seperti rel kereta api yang harus tetap berada pada jalurnya, bukan seperti taksi yang arah perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh sopir. Organisasi harus berjalan berdasarkan prinsip dan sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur,” ujar Baso.
Menurutnya, posisi Rois Aam memiliki peran sentral sebagai penjaga arah organisasi sekaligus otoritas moral tertinggi yang harus mampu memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umat.
Baca juga: Kiai NU: Penjaga Tradisi atau Agen Kultural?
Baso mengenang pengalaman saat diminta almarhum KH Sahal Mahfudh menyusun pidato iftitah dalam sebuah forum bersama pemerintah. Saat itu, KH Sahal secara tegas meminta agar pidato tersebut memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
“Beliau mengajarkan bahwa tugas ulama bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengingatkan dan mengoreksi ketika ada kebijakan yang keliru,” katanya.
Dalam pandangannya, sosok Rois Aam ideal harus memenuhi empat kriteria utama, yakni wara’ (menjaga diri dari orientasi duniawi), faqih (memiliki kedalaman ilmu agama dan fikih), muharrik (mampu menggerakkan umat), dan munazzim (memiliki kapasitas organisatoris).
“Jika Rois Aam tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, maka otoritas ulama akan melemah dan mudah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Gus Mustafid menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan warga Nahdliyin harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral demi kemajuan organisasi, bukan sebagai upaya memecah belah NU.
“Saya berharap kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari Nahdliyin yang ikut memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan PBNU di masa mendatang,” ujarnya.
Gus Mustafid menjelaskan bahwa berdasarkan Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi dasar perjuangan NU.
Pertama, otoritas ilmu dan keulamaan. Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menempatkan ilmu dan ulama sebagai fondasi utama dalam kehidupan organisasi.
Kedua, prinsip al-ittihad atau persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di kalangan warga NU tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan karena persatuan merupakan salah satu pilar utama organisasi.
“Ketegangan dan perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai memutus tali persatuan yang menjadi warisan para pendiri NU,” katanya.
Ketiga, NU sebagai alat perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kemaslahatan sosial, dan kepentingan umat. Karena itu, NU tidak boleh direduksi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“NU adalah alat perjuangan. Organisasi ini dibangun untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi tangga bagi kepentingan personal atau kelompok,” tegas Gus Mustafid.
Halaqah Kiai Muda NU Solo Raya menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya mengembalikan fungsi kepemimpinan ulama sebagai penjaga moral organisasi, memperkuat tradisi kritik yang konstruktif, serta menjaga persatuan Nahdliyin dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi menjelang Konferensi Besar NU mendatang.
Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni intelektual NU Ahmad Baso dan Pengasuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi, Gus Mustafid. Dalam paparannya, Ahmad Baso menyoroti sejumlah fenomena yang menurutnya menunjukkan melemahnya fungsi kepemimpinan ulama dalam tubuh PBNU.
Baca juga: Paradoks NU: Ketika Membesar, Jangan Sampai Kehilangan Akar
Ia mengingatkan kembali pesan KH Ahmad Siddiq mengenai pentingnya menjaga NU tetap berada pada rel perjuangannya.
“KH Ahmad Siddiq pernah mengibaratkan NU seperti rel kereta api yang harus tetap berada pada jalurnya, bukan seperti taksi yang arah perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh sopir. Organisasi harus berjalan berdasarkan prinsip dan sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur,” ujar Baso.
Menurutnya, posisi Rois Aam memiliki peran sentral sebagai penjaga arah organisasi sekaligus otoritas moral tertinggi yang harus mampu memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umat.
Baca juga: Kiai NU: Penjaga Tradisi atau Agen Kultural?
Baso mengenang pengalaman saat diminta almarhum KH Sahal Mahfudh menyusun pidato iftitah dalam sebuah forum bersama pemerintah. Saat itu, KH Sahal secara tegas meminta agar pidato tersebut memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
“Beliau mengajarkan bahwa tugas ulama bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengingatkan dan mengoreksi ketika ada kebijakan yang keliru,” katanya.
Dalam pandangannya, sosok Rois Aam ideal harus memenuhi empat kriteria utama, yakni wara’ (menjaga diri dari orientasi duniawi), faqih (memiliki kedalaman ilmu agama dan fikih), muharrik (mampu menggerakkan umat), dan munazzim (memiliki kapasitas organisatoris).
“Jika Rois Aam tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, maka otoritas ulama akan melemah dan mudah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Gus Mustafid menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan warga Nahdliyin harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral demi kemajuan organisasi, bukan sebagai upaya memecah belah NU.
“Saya berharap kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari Nahdliyin yang ikut memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan PBNU di masa mendatang,” ujarnya.
Gus Mustafid menjelaskan bahwa berdasarkan Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi dasar perjuangan NU.
Pertama, otoritas ilmu dan keulamaan. Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menempatkan ilmu dan ulama sebagai fondasi utama dalam kehidupan organisasi.
Kedua, prinsip al-ittihad atau persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di kalangan warga NU tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan karena persatuan merupakan salah satu pilar utama organisasi.
“Ketegangan dan perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai memutus tali persatuan yang menjadi warisan para pendiri NU,” katanya.
Ketiga, NU sebagai alat perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kemaslahatan sosial, dan kepentingan umat. Karena itu, NU tidak boleh direduksi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“NU adalah alat perjuangan. Organisasi ini dibangun untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi tangga bagi kepentingan personal atau kelompok,” tegas Gus Mustafid.
Halaqah Kiai Muda NU Solo Raya menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya mengembalikan fungsi kepemimpinan ulama sebagai penjaga moral organisasi, memperkuat tradisi kritik yang konstruktif, serta menjaga persatuan Nahdliyin dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi menjelang Konferensi Besar NU mendatang.
(shf)
Lihat Juga :
