PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Sabtu, 30 Mei 2026 - 16:13 WIB
loading...
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Karena itu PDIP membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku, telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyatakan PDIP telah membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu.
"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.
"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.
Baca juga: Perindo Desak Revisi UU Pemilu, Parliamentary Threshold Tinggi Dinilai Buang Jutaan Suara Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.
“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.
“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.
"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.
"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.
Baca juga: Perindo Desak Revisi UU Pemilu, Parliamentary Threshold Tinggi Dinilai Buang Jutaan Suara Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.
“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.
“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
