Gus Lilur Ungkap Kunci MBG Bisa Meroket

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” kata Gus Lilur.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis. Menurutnya, idealnya negara sendiri yang membangun SPPG dan mengelolanya secara langsung melalui BGN, tanpa harus mencari pihak ketiga. Dengan begitu, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.

“Sebaiknya negara yang membuat SPPG dan mengelolanya sendiri. Bisa diberikan kepada BGN. Tidak usah mencari pihak ketiga. Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur juga mengusulkan agar model pengelolaan SPPG sedekat mungkin dengan sekolah. Pemerintah dapat membangun dapur dan kantin sekolah, lalu melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, puskesmas, ahli gizi, pemerintah daerah, dan aparat pengawas. Dengan model ini, pengawasan menjadi lebih dekat, tanggung jawab lebih jelas, dan makanan bisa disajikan lebih segar.

“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Gus Lilur menilai, dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan tanggung jawab moral lebih kuat. Sekolah mengetahui jumlah siswa, kondisi siswa, jadwal belajar, kebutuhan khusus anak, serta dapat langsung menerima komplain dari guru dan orang tua jika makanan tidak layak.

“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu. Uang negara tidak muter-muter terlalu jauh. Anak-anak juga bisa makan lebih segar karena makanan tidak perlu menempuh perjalanan panjang dari dapur luar,” jelas Gus Lilur.

Ia mengusulkan agar pemerintah memulai perubahan model ini melalui pilot project nasional: satu kabupaten/kota di setiap provinsi dijadikan contoh pengelolaan MBG berbasis dapur dan kantin sekolah atau SPPG milik negara yang dikelola langsung BGN. Setelah terbukti lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih disukai siswa, model tersebut dapat diperluas secara bertahap.

“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum. Jangan biarkan MBG menjadi proyek para copet. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, NBI tetap mendukung MBG karena program ini sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat. Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, NBI merasa wajib menyampaikan kritik keras agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.

“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mengelola atau mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkas Gus Lilur.