Yorrys Raweyai Soroti Eksploitasi Hutan di Tanah Papua dan Dorong Pembentukan Pansus

Dia berpendapat, tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Dia menilai bahwa di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan. “Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” ujar Senator asal Papua tersebut.

Dia juga turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare. “Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.

Yorrys meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat. Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya.