Bantu Ekonomi Korban Tsunami Sulteng, Kemensos Serahkan Santunan Rp24,3 M
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan santunan kepada ahli waris korban tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp24,3 miliar. Santunan ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian keluarga korban tsunami Sulteng saat pandemi Covid-19 ini.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, dampak menurunnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia. Untuk itu, dia berharap bantuan bagi 1.620 keluarga korban tsunami Sulteng ini sebesar Rp15 juta bisa meringankan beban ekonomi mereka. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada Jilid II)
“Kami berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pastinya bisa menambah daya beli keluarga korban tsunami Sulteng,” ujar Julian dalam siaran persnya kemarin.
Koni Ahmad (64) salah seorang penerima santunan, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan ini. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menopang kehidupannya yang sudah dua tahun belakangan ini minim penghasilan.
"Dapat bantuan ini alhamdulillah, adanya ini mungkin berguna bagi saya karena saya tidak punya apa-apa sudah, abis sudah, sudah dua tahun ini nggak ada kerja, warung saya abis semua tidak ada sisa, istri saya meninggal", ucap Koni. (Baca juga: Siap-siap Resesi, Penduduk Miskin Bisa Bertambah 1,2 Juta)
Kasubdit Penanganan Korban Bencana Alam Kemensos Sunarti mengatakan, bantuan ini merupakan tahap akhir dari santunan korban meninggal akibat tsunami Sulteng. “Santunan ini melengkapi santunan yang telah kami berikan sebelumnya kepada 1.906 jiwa di tahun 2019,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat. (Lihat videonya: Bom Pesawat Sukhoi TNI AU Jatuh ke Permukiman Warga di Takalar)
"Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menyanggupi sisa tahap kedua ini. Namun demikian, saya tetap mengharapkan manakala dalam perjalanan ke depan masih ada lagi data-data yang masuk maka tidak ada salahnya akan tetap kami usulkan, asalkan datanya akurat," tegasnya. (Rakhmat Baihaqi)
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, dampak menurunnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat seluruh Indonesia. Untuk itu, dia berharap bantuan bagi 1.620 keluarga korban tsunami Sulteng ini sebesar Rp15 juta bisa meringankan beban ekonomi mereka. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada Jilid II)
“Kami berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pastinya bisa menambah daya beli keluarga korban tsunami Sulteng,” ujar Julian dalam siaran persnya kemarin.
Koni Ahmad (64) salah seorang penerima santunan, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan ini. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menopang kehidupannya yang sudah dua tahun belakangan ini minim penghasilan.
"Dapat bantuan ini alhamdulillah, adanya ini mungkin berguna bagi saya karena saya tidak punya apa-apa sudah, abis sudah, sudah dua tahun ini nggak ada kerja, warung saya abis semua tidak ada sisa, istri saya meninggal", ucap Koni. (Baca juga: Siap-siap Resesi, Penduduk Miskin Bisa Bertambah 1,2 Juta)
Kasubdit Penanganan Korban Bencana Alam Kemensos Sunarti mengatakan, bantuan ini merupakan tahap akhir dari santunan korban meninggal akibat tsunami Sulteng. “Santunan ini melengkapi santunan yang telah kami berikan sebelumnya kepada 1.906 jiwa di tahun 2019,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat. (Lihat videonya: Bom Pesawat Sukhoi TNI AU Jatuh ke Permukiman Warga di Takalar)
"Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menyanggupi sisa tahap kedua ini. Namun demikian, saya tetap mengharapkan manakala dalam perjalanan ke depan masih ada lagi data-data yang masuk maka tidak ada salahnya akan tetap kami usulkan, asalkan datanya akurat," tegasnya. (Rakhmat Baihaqi)
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(ysw)