Kasus Chromebook Dinilai Hanya Puncak Gunung Es dari Kerusakan Sistemik Era Nadiem

Salah satu yang disorot tajam adalah pembentukan tim bayangan (shadow government) yang diakui Nadiem di forum PBB mencapai 400 orang. Kelompok teknokrat swasta ini digaji fantastis menggunakan uang negara hingga ratusan juta per orang, sementara banyak pejabat karier PNS yang kompeten justru dinonjobkan, merusak tata kelola birokrasi internal kementerian.

Darmaningtyas membeberkan rentetan dosa kebijakan lain, seperti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menabrak undang-undang, diskriminasi guru lewat skema "Guru Penggerak", penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen yang menjadi temuan Ombudsman, hingga komersialisasi kampus melalui jargon Kampus Merdeka yang dinilai melahirkan "pengetahuan palsu dan sarjana palsu".

"Nadiem mengonstruksikan dirinya seolah-olah suci dan bersih di mata publik melalui kemasan media sosial. Padahal, dia meninggalkan sistem yang rusak parah. Dia mengubah esensi pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara menjadi sekadar pabrik penyedia buruh pasar global berkedok aplikasi," kata tokoh yang telah 45 tahun bergerak di dunia pendidikan ini.

Melalui dukungannya kepada Kejaksaan, dia meminta lembaga penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan opini dari kelompok elite bisnis di belakang mantan menteri tersebut. Dia berpendapat, ketegasan Kejaksaan merupakan benteng terakhir dalam menyelamatkan masa depan moralitas dan literasi generasi anak cucu bangsa.