PKS Perkuat Fundamental Bangsa di Tengah Dinamika Global dan Nasional

Sementara itu, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menyoroti memburuknya kualitas demokrasi, meningkatnya korupsi, lemahnya kompetensi pemerintahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi gejala oligarki, kleptokrasi, dan kakistokrasi (pemerintahan inkompeten) yang dapat mengancam masa depan bangsa apabila tidak segera dilakukan evaluasi mendasar terhadap arah sosial-politik dan tata kelola negara.

FGD juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.

“Melalui forum ini, PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” pungkas Mulyanto.

Bukan kebetulan jika FGD dilaksanakan tepat pada saat rakyat memperingati gerakan reformasi (Mei 1998). Dan, PKS lahir sebagai entitas politik pascareformasi: berkomitmen menjadi visi reformasi.