Kontroversi Puan Maharani
Senin, 21 September 2020 - 06:53 WIB
loading...
A
A
A
Problem Kognitif
Mestinya kita belajar banyak dari sejumlah kasus yang mengoyak suasana kebangsaan. Yakni, soal problem kognitif yang belum sepenuhnya selesai. Masih saja ada orang di negara ini yang mengklaim paling benar (claim of truth). Baik klaim paling agamis maupun Pancasilais. Dalam pidato tahunan Agustus lalu Jokowi mengingatkan jangan pernah lagi ada rasa paling agamis dan Pancasilais. Satu narasi politik yang didaraskan pada realitas politik yang selama ini memecah belah.
Masih terasa serpihan pecahan politik pilpres 2019 efek klaim paling agamis kelompok tertentu. Hanya dirinya paling benar. Kelompok lain salah, kafir, dan layak diperangi. Tanda bahaya demokrasi. Bukannya belajar banyak dari kasus pilpres yang membelah bangsa, Puan malah memanaskan kembali tensi politik yang mulai landai. Terutama kelompok Islam yang kerap bersuara nyaring dari pinggiran.
Meski sudah merdeka 75 tahun, nyatanya wawasan kebangsaan kita belum paripurna. Bukan persatuan yang mengemuka malah perseteruan. Mestinya semua orang, entah elit atau masyarakat biasa, sudah final dengan isi kepala (kognitif) masing-masing bahwa kemerdekaan merupakan manifestasi jerih payah semua eksponen politik. Bukan sekedar kapling segelintir trah politik tertentu.
Semua wilayah negara ini punya kontribusi nyata atas kemerdekaan. Tetes air mata dan cucuran darah mengalir dari berbagai penjuru tanah air melawan arogansi imperialis. Bukan hanya dari Jawa, melainkan juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semua kepulauan Indonesia yang sama memekikkan kalimat perjuangan. Mengepal tangan maju ke depan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan.
Semua anak bangsa mestinya menundukkan kepala sambil merenda hati dalam lirih. Merenungkan nasib Indonesia di masa depan. Menganyam kebersamaan tanpa fragmentasi politik apapun. Bukan melulu kisruh soal rebutan kekuasaan. Politik kekuasaan hanya sesaat. Sebatas alat menjahit benang kusut demokrasi prosedural. Yang utama tetaplah basis kognitif kita yang perlu terus diasah tentang pentingnya merawat kebangsaan. Saling merangkul bukan saling memukul.
Merawat Indonesia Kita
Pepatah bijak mengatakan jangan seperti keledai. Jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Cukup sudah pilpres tahun lalu membelah kita. Politik urusan kalah menang. Bukan perkara mengkapling surga neraka. Kalah pilkada bukan alasan menuding pihak lain tak Pancasilais. Ini soal waktu saja suatu saat dinamika politik Sumatera Barat pasti berubah. Tinggal bagaimana mengubah strategi politik.
Mestinya kita belajar banyak dari sejumlah kasus yang mengoyak suasana kebangsaan. Yakni, soal problem kognitif yang belum sepenuhnya selesai. Masih saja ada orang di negara ini yang mengklaim paling benar (claim of truth). Baik klaim paling agamis maupun Pancasilais. Dalam pidato tahunan Agustus lalu Jokowi mengingatkan jangan pernah lagi ada rasa paling agamis dan Pancasilais. Satu narasi politik yang didaraskan pada realitas politik yang selama ini memecah belah.
Masih terasa serpihan pecahan politik pilpres 2019 efek klaim paling agamis kelompok tertentu. Hanya dirinya paling benar. Kelompok lain salah, kafir, dan layak diperangi. Tanda bahaya demokrasi. Bukannya belajar banyak dari kasus pilpres yang membelah bangsa, Puan malah memanaskan kembali tensi politik yang mulai landai. Terutama kelompok Islam yang kerap bersuara nyaring dari pinggiran.
Meski sudah merdeka 75 tahun, nyatanya wawasan kebangsaan kita belum paripurna. Bukan persatuan yang mengemuka malah perseteruan. Mestinya semua orang, entah elit atau masyarakat biasa, sudah final dengan isi kepala (kognitif) masing-masing bahwa kemerdekaan merupakan manifestasi jerih payah semua eksponen politik. Bukan sekedar kapling segelintir trah politik tertentu.
Semua wilayah negara ini punya kontribusi nyata atas kemerdekaan. Tetes air mata dan cucuran darah mengalir dari berbagai penjuru tanah air melawan arogansi imperialis. Bukan hanya dari Jawa, melainkan juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semua kepulauan Indonesia yang sama memekikkan kalimat perjuangan. Mengepal tangan maju ke depan. Tunduk ditindas atau bangkit melawan karena mundur adalah pengkhianatan.
Semua anak bangsa mestinya menundukkan kepala sambil merenda hati dalam lirih. Merenungkan nasib Indonesia di masa depan. Menganyam kebersamaan tanpa fragmentasi politik apapun. Bukan melulu kisruh soal rebutan kekuasaan. Politik kekuasaan hanya sesaat. Sebatas alat menjahit benang kusut demokrasi prosedural. Yang utama tetaplah basis kognitif kita yang perlu terus diasah tentang pentingnya merawat kebangsaan. Saling merangkul bukan saling memukul.
Merawat Indonesia Kita
Pepatah bijak mengatakan jangan seperti keledai. Jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Cukup sudah pilpres tahun lalu membelah kita. Politik urusan kalah menang. Bukan perkara mengkapling surga neraka. Kalah pilkada bukan alasan menuding pihak lain tak Pancasilais. Ini soal waktu saja suatu saat dinamika politik Sumatera Barat pasti berubah. Tinggal bagaimana mengubah strategi politik.
