Kontroversi Puan Maharani
Senin, 21 September 2020 - 06:53 WIB
loading...
A
A
A
Nurcholish Madjid dalam Indonesia Kita (2004) mengingatkan bahwa Indonesia masih terus dalam proses penjadian diri (nation in making) yang membutuhkan pengembangan pemikiran mendasar tentang kebangsaan dan kenegaraan. Kemerdekaan yang didapat bukan sesuatu yang datang (given) dari langit. Tapi melalui proses sejarah yang panjang dan berliku. Tak mudah bangsa ini bersatu. Rekatan batin persatuan dianyam melalui proses yang rumit.
Karenanya, jangan lagi ada klaim paling benar. Merasa paling Pancasilais sambil menuding pihak lain tak Pancasilais. Indonesia mesti dirawat dengan narasi menyejukkan. Bukan menebar kebencian. Elit negara seperti pimpinan DPR mesti bicara tentang pentingnya bergandengan tangan di tengah Pandemi. Jangan sibuk berjibaku bicara politik elektoral. Korona mestinya menjadi momentum menyatukan sesama anak bangsa.
Kita harus selalu ingat proyek keindonesiaan belum selesai. Butuh asupan gizi politik kebangsaan yang merekatkan. Pesta kemerdekaan yang baru dirayakan mesti dikonsolidir demi memperkuat persaudaraan di tengah badai krisis kesehatan dan ekonomi.
Kunci merawat Indonesia itu cukup sederhana. Buang jauh ke tong sampah perasaan superior. Baik superior secara kekusaan politik, ekonomi, hukum, dan SARA. Di berbagai belahan negara, perasaan superior dan inferior menjadi sumber kekacaun. Bahkan menjadi biang keladi kehancuran kehidupan bernegara.
Oleh karena itu, pernyataan Puan Maharani soal Sumatera Barat mesti disikapi dewasa. Harus diletakkan dalam konteks sebagai pelajaran penting bahwa urusan politik hanyalah soal kalah menang. Bukan soal Pancasilais dan tidak. Politik elektoral sebatas kompetisi merebut jabatan politik. Bukan urusan siapa yang paling Indonesia dan bukan Indonesia.
Pada titik inilah basis kognitif kita harus selesai. Jangan pernah menjadikan ideologi negara maupun sentimen agama sebagai instrumen yang diseret jauh dalam pusaran politik. Sekali lagi, politik itu soal berebut kue kuasaan. Bukan mencari siapa yang paling berjasa di negara ini.
Karenanya, jangan lagi ada klaim paling benar. Merasa paling Pancasilais sambil menuding pihak lain tak Pancasilais. Indonesia mesti dirawat dengan narasi menyejukkan. Bukan menebar kebencian. Elit negara seperti pimpinan DPR mesti bicara tentang pentingnya bergandengan tangan di tengah Pandemi. Jangan sibuk berjibaku bicara politik elektoral. Korona mestinya menjadi momentum menyatukan sesama anak bangsa.
Kita harus selalu ingat proyek keindonesiaan belum selesai. Butuh asupan gizi politik kebangsaan yang merekatkan. Pesta kemerdekaan yang baru dirayakan mesti dikonsolidir demi memperkuat persaudaraan di tengah badai krisis kesehatan dan ekonomi.
Kunci merawat Indonesia itu cukup sederhana. Buang jauh ke tong sampah perasaan superior. Baik superior secara kekusaan politik, ekonomi, hukum, dan SARA. Di berbagai belahan negara, perasaan superior dan inferior menjadi sumber kekacaun. Bahkan menjadi biang keladi kehancuran kehidupan bernegara.
Oleh karena itu, pernyataan Puan Maharani soal Sumatera Barat mesti disikapi dewasa. Harus diletakkan dalam konteks sebagai pelajaran penting bahwa urusan politik hanyalah soal kalah menang. Bukan soal Pancasilais dan tidak. Politik elektoral sebatas kompetisi merebut jabatan politik. Bukan urusan siapa yang paling Indonesia dan bukan Indonesia.
Pada titik inilah basis kognitif kita harus selesai. Jangan pernah menjadikan ideologi negara maupun sentimen agama sebagai instrumen yang diseret jauh dalam pusaran politik. Sekali lagi, politik itu soal berebut kue kuasaan. Bukan mencari siapa yang paling berjasa di negara ini.
(ras)
