Kejagung Jamin Pendampingan Hukum bagi Pemenang Lelang BPA Fair 2026

"Diawali proses penanganan perkara harus ada strategi penuntutan berbasis PNDP. Karena kejaksaan mempunyai PP 37 tahun 2024. Sehingga penegakan hukum indikator keberhasilannya bukan hanya sekadar terbuktinya perkara di depan pengadilan, tetapi juga harus ada optimalisasi asset tracing dan asset recovery seperti hari ini" terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Kuntadi menambahkan, semua barang hasil rampasan negara itu masih terawat baik dan kondisi juga terjamin baik. Terlebih, membeli barang tersebut berarti membantu negara," paparnya.

Dia menambahkan, masyarakat harus tahu membeli barang tersebut itu bukan membeli barang bermasalah, tapi barang yang sudah selesai masalahnya. Sehingga, ada kepastian bagi masyarakat membeli barang itu sama artinya membantu negara menyelesaikan barang-barang rampasan yang ujungnya uang itu akan disetorkan ke kas negara dan bisa dipakai untuk pembangunan negara.

"Untuk surat-surat setelah dinyatakan sebagai pemenang, nanti akan ada proses nanti pelunasan, setelah dilunasi nanti surat-surat risalah lelangnya akan kita berikan dan dengan surat risalah lelang ini nanti bisa dipakai untuk mengurus administrasi berikutnya," pungkasnya.