Hadiri Munas Papdesi, Zulhas Ingatkan SPPG Wajib Belanja Bahan Baku ke Desa
Selasa, 12 Mei 2026 - 07:48 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (ketiga dari kanan) saat menghadiri Munas Papdesi yang digelar Kementerian Desa di Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menegaskan, SPPG wajib mengambil suplai bahan baku langsung dari desa Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Salah satunya dengan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).
”Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberikan sambutan di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Papdesi ) yang digelar Kementerian Desa di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026 - 2031. Baca juga: Zulhas Sebut 80 Ribu Kopdes Bakal Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja Langsung
Zulhas mengaku telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.
"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujarnya.
Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. "Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.
Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.
Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi. "Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetusnya.
Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa. "Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya. Baca juga: Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG
Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.
”Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberikan sambutan di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Papdesi ) yang digelar Kementerian Desa di Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam Munas Kedua Papdesi ini, Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026 - 2031. Baca juga: Zulhas Sebut 80 Ribu Kopdes Bakal Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja Langsung
Zulhas mengaku telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.
"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujarnya.
Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. "Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.
Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.
Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi. "Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetusnya.
Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. Program MBG diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa. "Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya. Baca juga: Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG
Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.
(poe)
Lihat Juga :
