Penundaan Pilkada Serentak Dinilai Masuk Akal
Minggu, 20 September 2020 - 10:37 WIB
loading...
Simulasi pilkada di tengah pandemi Covid-19 Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai desakan penundaan Pilkada Serentak 2020 masuk akal. Pasalnya, kasus positif Covid-19 terus meningkat.
"Pagebluk Covid-19 hinggga kini belum terkendali, bahkan angkanya terus naik drastis. Desakan Pilkada Serentak 2020 ditunda saya kira lebih masuk akal," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020).
Arif mengatakan, disebut masuk akal karena jika pilkada digelar sangat potensial menjadi klaster baru penyebaran wabah ini. "Keselamatan masyarakat saya kira perlu menjadi prioritas," ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, selain ada 60 calon kepala daerah, kini dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi juga terinfeksi Covid-19 ini. "Desakan pilkada ditunda lebih tepat," pungkasnya.
(Baca juga: Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Masuk Kategori OTG ).
Selain Arief Budiman dan Pramono Ubaid, komisioner KPU Evi Novida Ginting sempat positif Covid-19. Kini, Evi Novida Ginting sudah sembuh dari virus yang berasal dari Wuhan, China itu.
(Baca juga: Positif Covid-19, Pramono Ubaid Ungkap Kegiatan Bersama Ketua KPU ).
Diketahui, salah satu pihak yang mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) . Komnas HAM menilai penundaan Pilkada Serentak 2020 dimungkinkan secara peraturan.
(Lihat Juga Foto: MNC Bank Dukung Penggalangan Donor Darah di Bogor ).
"Pagebluk Covid-19 hinggga kini belum terkendali, bahkan angkanya terus naik drastis. Desakan Pilkada Serentak 2020 ditunda saya kira lebih masuk akal," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020).
Arif mengatakan, disebut masuk akal karena jika pilkada digelar sangat potensial menjadi klaster baru penyebaran wabah ini. "Keselamatan masyarakat saya kira perlu menjadi prioritas," ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, selain ada 60 calon kepala daerah, kini dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tanthowi juga terinfeksi Covid-19 ini. "Desakan pilkada ditunda lebih tepat," pungkasnya.
(Baca juga: Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Masuk Kategori OTG ).
Selain Arief Budiman dan Pramono Ubaid, komisioner KPU Evi Novida Ginting sempat positif Covid-19. Kini, Evi Novida Ginting sudah sembuh dari virus yang berasal dari Wuhan, China itu.
(Baca juga: Positif Covid-19, Pramono Ubaid Ungkap Kegiatan Bersama Ketua KPU ).
Diketahui, salah satu pihak yang mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) . Komnas HAM menilai penundaan Pilkada Serentak 2020 dimungkinkan secara peraturan.
(Lihat Juga Foto: MNC Bank Dukung Penggalangan Donor Darah di Bogor ).
(zik)
