Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian
Selasa, 05 Mei 2026 - 07:52 WIB
loading...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.
Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.
"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Azril Bocah Cemong yang Viral dari Temanggung, Kini Tampil Aktif dan Ceria di Momen Hardiknas 2026
Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi.
Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," jelas Budi.
Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian, yakni dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025 atau berada pada kategori “waspada”.
"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94," tambah Budi.
Sementara itu, dalam postingan Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pada 2026 telah direncanakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa.
Gus Ipul memastikan proses pengadaan akan berlangsung transparan serta diawasi ketat oleh lembaga resmi maupun masyarakat luas guna mencegah praktik penyimpangan.
Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.
"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Azril Bocah Cemong yang Viral dari Temanggung, Kini Tampil Aktif dan Ceria di Momen Hardiknas 2026
Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi.
Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," jelas Budi.
Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian, yakni dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025 atau berada pada kategori “waspada”.
"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94," tambah Budi.
Sementara itu, dalam postingan Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pada 2026 telah direncanakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa.
Gus Ipul memastikan proses pengadaan akan berlangsung transparan serta diawasi ketat oleh lembaga resmi maupun masyarakat luas guna mencegah praktik penyimpangan.
(rca)
Lihat Juga :
