Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian
Selasa, 05 Mei 2026 - 07:52 WIB
loading...
A
A
A
Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi.
Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," jelas Budi.
Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi.
Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," jelas Budi.
Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Lihat Juga :
