6 Juta Pekerja Rokok Terancam di PHK, Wamenaker: Kebijakan Harus Berpihak pada Rakyat

Menurut Hendry, berbagai regulasi yang berkembang saat ini tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan domestik, melainkan dipengaruhi agenda global, termasuk dorongan pengendalian tembakau internasional.

“Kalau kita lihat, aturan-aturan ini banyak berasal dari luar negeri. Padahal Indonesia tidak meratifikasi, jadi seharusnya tidak ada kewajiban mengikuti,” tegasnya.

Hendry juga menyoroti rencana pembatasan kadar tar dan nikotin yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik industri rokok di Indonesia yang berjenis kretek. Sementara jenis rokok putih yang kebanyakan dimiliki asing itu memiliki kandungan tar dan nikotin yang rendah.

“Kalau dipaksakan, industri padat karya seperti sigaret kretek bisa gulung tikar. Padahal di situlah penyerapan tenaga kerja terbesar, mayoritas perempuan,” katanya.

Menanggapi berbagai regulasi yang menekan sektor padat karya, Afriansyah menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah seharusnya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kalau Presiden mendengarkan ini, pasti beliau berpihak pada rakyat. Yang penting bagaimana kebutuhan orang banyak tetap terjaga,” tuturnya.

Afriansyah berharap ke depan seluruh kementerian dapat berjalan selaras dalam merumuskan kebijakan strategis. “Presiden sudah jelas arahnya, tinggal bagaimana pelaksana di bawah bisa seirama dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.