May Day 2026: ASPEK Rumuskan 10 Agenda Utama

Selasa, 28 April 2026 - 21:30 WIB
loading...
A A A
Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:

10 Agenda Utama ASPEK Indonesia


1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.
2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.
3. Stop perbudakan berkedok outsourcing, kontrak, magang, kemitraan palsu dan relawan
4. Peningkatan manfaat jaminan pensiun yang berkualitas.
5. Penerapan dana cadangan pesangon yang saat ini tidak wajib menjadi wajib dan kembalikan nilai pesangon sesuai aturan UU 13/2003
6. Reformasi total UU ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
7. Sahkan UU perlindungan pekerja GIG ekonomi (Driver Online)
8. Dorong terciptanya iklim investasi yang sehat, bersih, dan berkeadilan, benahi pungli serta birokasi yang berbelit belit.
9. Perkuat industri nasional berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah bagi negara.
10. Dorong Program pendidikan gratis hingga jenjang S1, serta akses perumahan dan transportasi yang murah berkualitas untuk seluruh rakyat.

Rusdi menegaskan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas harus bertumpu pada kesejahteraan pekerja. “Tidak ada Indonesia Emas tanpa upah yang layak dan buruh yang sejahtera,” tegasnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan politik upah murah, menjadikan KHL sebagai dasar utama penetapan upah, memperbaiki iklim investasi, dan membangun industri nasional yang kuat. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Tegaskan Buruh Tetap Bisa Demo Sesuai Aturan
Alasan Said Iqbal Bersedia...
Alasan Said Iqbal Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden
Said Iqbal Bakal Dilantik...
Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore Ini
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Kisah Ristiana Artanti,...
Kisah Ristiana Artanti, Anak Buruh Proyek yang Berhasil Kuliah Gratis di UGM
Sederet Tantangan Generasi...
Sederet Tantangan Generasi Muda Masuk Dunia Kerja, Apa Saja?
Gelombang PHK Hantam...
Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya
Rekomendasi
Bintang Piala Dunia...
Bintang Piala Dunia 2026 Elye Wahi Diduga Terlibat Pengaturan Skor
Start Mulus! Inggris...
Start Mulus! Inggris Tekuk Kroasia 4-2 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Implementasi B50 Dimulai...
Implementasi B50 Dimulai 1 Juli 2026, Jubir ESDM: Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun
Berita Terkini
Mutasi TNI: Marsdya...
Mutasi TNI: Marsdya M. Khairil Lubis Jabat Dansesko TNI, Marsda Muzafar Jadi Pangkogabwilhan II
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Infografis
10 Negara Penguasa Cadangan...
10 Negara Penguasa Cadangan Logam Tanah Jarang Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved