Dana Otsus Bisa Efektif Redam Konflik Papua, Ini Syaratnya
Sabtu, 19 September 2020 - 20:35 WIB
loading...
A
A
A
Perpanjangan Dana Otsus Disambut Positif
Menurut Imron, agar efektif adalah implementasi dari penggunaan Dana Otsus. Terlebih lagi, lanjutnya, bisa melibatkan lembaga pengawas internal lemerintah dari Inspektorat Jenderal dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka mengawasi. Sedangkan dari eksternal bisa melibatkan KPK, polisi, BPK, Kejaksaan.
"Tuntutan warga asli Papua adalah penggunaan Dana Otsus secara transparan. Apalagi di sana dikenal tiga tungku yaitu lembaga pemerintah, masyarakat adat dan agama. Sehingga target dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal bisa tercapai. Harapannya, dengan pemanfaatan dana Otsus secara maksimal gejolak di Papua bisa direndam," katanya.
Dikatakan, untuk keberlangsungan perpanjangan Dana Otsus Papua tergantung negosiasi. Ia menyebutkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat cukup besar untuk Papua dengan populasi masyarakat juga kecil. (Baca juga: Revisi Otsus Papua Harus Bangun Pendidikan Lewat Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal )
"Kita sudah dengar pemaparan dari pendeta (Ketua dan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Jayawijaya). Kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas nanti akan digunakan wali kota, bupati, dan gubernur Papua. Bukan untuk tujuan empat sektor itu," ujar Imron.
Selain Imron, narasumber lain dalam Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID) dengan tema Dana Otsus Untuk Membangun Papua, adalah Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jayawijaya Pdt. Esmond Walilo, Sekretaris FKUB Jayawijaya Pdt. Alexsander Mauri, Pemantik Pemerhati Politik LHKI-PP Muhammadiyah Heri Sucipto. Sedangkan moderator adalah nternasional Association for Counter Terrorism and Security Profesional.
Menurut Imron, agar efektif adalah implementasi dari penggunaan Dana Otsus. Terlebih lagi, lanjutnya, bisa melibatkan lembaga pengawas internal lemerintah dari Inspektorat Jenderal dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dalam rangka mengawasi. Sedangkan dari eksternal bisa melibatkan KPK, polisi, BPK, Kejaksaan.
"Tuntutan warga asli Papua adalah penggunaan Dana Otsus secara transparan. Apalagi di sana dikenal tiga tungku yaitu lembaga pemerintah, masyarakat adat dan agama. Sehingga target dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal bisa tercapai. Harapannya, dengan pemanfaatan dana Otsus secara maksimal gejolak di Papua bisa direndam," katanya.
Dikatakan, untuk keberlangsungan perpanjangan Dana Otsus Papua tergantung negosiasi. Ia menyebutkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat cukup besar untuk Papua dengan populasi masyarakat juga kecil. (Baca juga: Revisi Otsus Papua Harus Bangun Pendidikan Lewat Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal )
"Kita sudah dengar pemaparan dari pendeta (Ketua dan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Jayawijaya). Kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas nanti akan digunakan wali kota, bupati, dan gubernur Papua. Bukan untuk tujuan empat sektor itu," ujar Imron.
Selain Imron, narasumber lain dalam Moya Discussion Group WAG Unity in Diversity (UID) dengan tema Dana Otsus Untuk Membangun Papua, adalah Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jayawijaya Pdt. Esmond Walilo, Sekretaris FKUB Jayawijaya Pdt. Alexsander Mauri, Pemantik Pemerhati Politik LHKI-PP Muhammadiyah Heri Sucipto. Sedangkan moderator adalah nternasional Association for Counter Terrorism and Security Profesional.
(abd)
Lihat Juga :
