UU PPRT Disahkan, Selly Gantina: Jadi Pelindungan Semua Pihak
Rabu, 22 April 2026 - 21:39 WIB
loading...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyambut baik Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026). Sebab, aturan itu telah dirancang oleh Fraksi PDIP dari 22 tahun lalu.
Dia menekankan UU PPRT yang disahkan itu menjamin pelindungan semua pihak. “Setelah melewati proses yang panjang, kami bahagia undang-undang ini disahkan. Ini menjadi wadah pelindungan bagi pekerja rumah tangga (prt), penyalur, hingga pemberi kerja,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Selasa (21/4/2026).
Sebagaimana amanat dan ideologi partai, Selly menegaskan UU PPRT mencerminkan empat hal yakni, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, sila ke 5 di Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nasionalisme Kerakyatan yang diamanatkan Bung Karno sebagai Bapak Pendiri Bangsa, serta wong cilik yang merupakan keberpihakan partai.
Karena itulah, perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Sedikitnya ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Pengesahan undang-undang ini tentu menjadi hadiah istimewa bagi mereka, khususnya perempuan yang hari ini tepat di Hari Kartini,” kata Selly.
Meski memberikan jaminan perlindungan kerja, mulai dari waktu kerja, upah pekerja, hak cuti, hak keselamatan kerja, pensiun, hingga kekerasan dan keamanan. Termasuk soal memandang PRT sebagai pekerja profesional.
Legislator dari Dapil Jabar VIII ini menekankan UU PPRT juga berimbang. Para pemberi kerja hingga penyalur juga mendapatkan porsi yang sama yaitu di lindungi bila terjadi konflik secara berjenjang dari tingkat RT, RW hingga Pemda dengan mengedepankan musyawarah secara mufakat tanpa membebankan pihak manapun.
“Secara garis besar, penyelesaian sengketa pemberi kerja dan pekerja dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan diplomasi,” kata mantan Plt Bupati Cirebon itu.
Ia pun berharap UU PPRT menjadi kemerdekaan dan pelindungan bagi pekerja. Masyarakat pun diminta untuk tidak takut atau resah dalam menyikapi undang-undang ini.
Dia menekankan UU PPRT yang disahkan itu menjamin pelindungan semua pihak. “Setelah melewati proses yang panjang, kami bahagia undang-undang ini disahkan. Ini menjadi wadah pelindungan bagi pekerja rumah tangga (prt), penyalur, hingga pemberi kerja,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Selasa (21/4/2026).
Sebagaimana amanat dan ideologi partai, Selly menegaskan UU PPRT mencerminkan empat hal yakni, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, sila ke 5 di Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nasionalisme Kerakyatan yang diamanatkan Bung Karno sebagai Bapak Pendiri Bangsa, serta wong cilik yang merupakan keberpihakan partai.
Karena itulah, perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Sedikitnya ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Pengesahan undang-undang ini tentu menjadi hadiah istimewa bagi mereka, khususnya perempuan yang hari ini tepat di Hari Kartini,” kata Selly.
Meski memberikan jaminan perlindungan kerja, mulai dari waktu kerja, upah pekerja, hak cuti, hak keselamatan kerja, pensiun, hingga kekerasan dan keamanan. Termasuk soal memandang PRT sebagai pekerja profesional.
Legislator dari Dapil Jabar VIII ini menekankan UU PPRT juga berimbang. Para pemberi kerja hingga penyalur juga mendapatkan porsi yang sama yaitu di lindungi bila terjadi konflik secara berjenjang dari tingkat RT, RW hingga Pemda dengan mengedepankan musyawarah secara mufakat tanpa membebankan pihak manapun.
“Secara garis besar, penyelesaian sengketa pemberi kerja dan pekerja dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan diplomasi,” kata mantan Plt Bupati Cirebon itu.
Ia pun berharap UU PPRT menjadi kemerdekaan dan pelindungan bagi pekerja. Masyarakat pun diminta untuk tidak takut atau resah dalam menyikapi undang-undang ini.
(rca)
Lihat Juga :
