Modus Penguncian Spesifikasi Proyek dalam Kasus Chromebook Disorot
Senin, 20 April 2026 - 23:57 WIB
loading...
A
A
A
"Penentuan kuantitas dan jadwal itu ranah manajerial Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika tenaga ahli sudah menentukan operasional, itu namanya ultra vires atau melampaui kewenangan," kata Yanuar.
Menurut dia, fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika spesifikasi teknis sudah "bocor" atau bahkan disuplai langsung oleh vendor kepada tenaga ahli sebelum kajian resmi dimulai. Yanuar menilai tindakan tersebut secara otomatis menggugurkan prinsip independensi yang diamanatkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
"Jika sudah 'disuapi' vendor sejak awal, kajian teknis itu hanya jadi stempel legalitas saja. Ini penggiringan opini teknis untuk memenangkan merek tertentu," imbuhnya.
Praktik ini biasanya berujung pada penguncian spesifikasi atau monopoli merek. Tanpa alasan teknis yang mendesak, mengunci spesifikasi pada satu vendor adalah bentuk penyimpangan integritas yang menutup ruang kompetisi.
Akibatnya, negara berisiko membayar lebih mahal untuk barang yang kualitasnya belum tentu terbaik. Persoalan kian pelik jika penyimpangan di level teknis ini diketahui namun dibiarkan oleh pemegang kebijakan tertinggi, termasuk menteri.
Yanuar mengingatkan bahwa dalam hukum tindak pidana korupsi, sikap abai atau pembiaran (omission) bukanlah zona aman bagi pejabat. "Menteri atau pimpinan lembaga punya kewajiban hukum memastikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berjalan. Jika ada penyimpangan bawahannya dan ia diam saja, itu bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang," kata Yanuar.
Menurut dia, fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika spesifikasi teknis sudah "bocor" atau bahkan disuplai langsung oleh vendor kepada tenaga ahli sebelum kajian resmi dimulai. Yanuar menilai tindakan tersebut secara otomatis menggugurkan prinsip independensi yang diamanatkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
"Jika sudah 'disuapi' vendor sejak awal, kajian teknis itu hanya jadi stempel legalitas saja. Ini penggiringan opini teknis untuk memenangkan merek tertentu," imbuhnya.
Praktik ini biasanya berujung pada penguncian spesifikasi atau monopoli merek. Tanpa alasan teknis yang mendesak, mengunci spesifikasi pada satu vendor adalah bentuk penyimpangan integritas yang menutup ruang kompetisi.
Akibatnya, negara berisiko membayar lebih mahal untuk barang yang kualitasnya belum tentu terbaik. Persoalan kian pelik jika penyimpangan di level teknis ini diketahui namun dibiarkan oleh pemegang kebijakan tertinggi, termasuk menteri.
Yanuar mengingatkan bahwa dalam hukum tindak pidana korupsi, sikap abai atau pembiaran (omission) bukanlah zona aman bagi pejabat. "Menteri atau pimpinan lembaga punya kewajiban hukum memastikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berjalan. Jika ada penyimpangan bawahannya dan ia diam saja, itu bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang," kata Yanuar.
Lihat Juga :
