Koperasi Desa Merah Putih Diusulkan Terintegrasi dengan BUMDes
Minggu, 19 April 2026 - 14:03 WIB
loading...
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diusulkan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan sinergi tersebut, hasil produksi desa dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi sekaligus membuka peluang distribusi bagi produk BUMN maupun pelaku usaha lokal.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program KDMP agar tidak melenceng dari prinsip koperasi yang ideal.
Baca juga: Cara Daftar Koperasi Merah Putih, Simak Panduan Lengkapnya
Program prioritas tersebut saat ini tengah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara gagasan, KDMP memiliki kesamaan dengan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Pendekatan itu bertujuan menyalurkan sumber daya ekonomi langsung kepada masyarakat. “Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, ayah Pak Prabowo untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda, Jumat (17/4/2026).
Lantas, dia menyoroti pendekatan pelaksanaan program yang dinilai terlalu bersifat top-down. Model seperti itu kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan partisipasi anggota.
Meski KDMP berpotensi memotong peran perantara (middleman) dan mendekatkan masyarakat ke pasar, konsep yang terlalu terpusat justru berisiko mengabaikan semangat kolektif dalam koperasi.
Selain isu koperasi, Huda juga menyinggung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dia melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat seperti berkurangnya penggunaan ATM dan meningkatnya transaksi melalui QRIS. Meski demikian, Indonesia masih dominan sebagai konsumen dalam ekosistem digital.
“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di ekonomi digital,” ungkapnya.
Kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun belum mampu mengembangkan industri semikonduktor sebagai fondasi ekonomi digital.
Huda menekankan penguatan ekonomi digital membutuhkan tiga hal utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil dan berkelanjutan. Tiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat di Indonesia.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program KDMP agar tidak melenceng dari prinsip koperasi yang ideal.
Baca juga: Cara Daftar Koperasi Merah Putih, Simak Panduan Lengkapnya
Program prioritas tersebut saat ini tengah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara gagasan, KDMP memiliki kesamaan dengan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.
Pendekatan itu bertujuan menyalurkan sumber daya ekonomi langsung kepada masyarakat. “Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, ayah Pak Prabowo untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda, Jumat (17/4/2026).
Lantas, dia menyoroti pendekatan pelaksanaan program yang dinilai terlalu bersifat top-down. Model seperti itu kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan partisipasi anggota.
Meski KDMP berpotensi memotong peran perantara (middleman) dan mendekatkan masyarakat ke pasar, konsep yang terlalu terpusat justru berisiko mengabaikan semangat kolektif dalam koperasi.
Selain isu koperasi, Huda juga menyinggung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dia melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat seperti berkurangnya penggunaan ATM dan meningkatnya transaksi melalui QRIS. Meski demikian, Indonesia masih dominan sebagai konsumen dalam ekosistem digital.
“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di ekonomi digital,” ungkapnya.
Kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun belum mampu mengembangkan industri semikonduktor sebagai fondasi ekonomi digital.
Huda menekankan penguatan ekonomi digital membutuhkan tiga hal utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil dan berkelanjutan. Tiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat di Indonesia.
(jon)
Lihat Juga :
