BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Berlangsung Lebih Panjang
Jum'at, 17 April 2026 - 11:15 WIB
loading...
BMKG mengungkapkan kemarau pada 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan kemarau pada 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Hal ini diungkapkan BMKG saat Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Fenomena El Nino yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.
Pada rakor tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, hadir didampingi Direktur Perubahan Iklim BMKG, A. Fachri Radjab yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis BMKG di daerah.
Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan dinamika atmosfer terkini, dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor, serta potensi perkembangan fenomena tersebut pada tahun 2026.
Baca juga: Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah Sepanjang 30 Tahun, Ini Penjelasan BMKG
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dan lintas wilayah dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim, khususnya yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Ia menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Namun demikian, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026.
Lihat video: Kementan Siapkan Program Pompanisasi, Bantu Petani Hadapi Musim Kemarau
“Hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” jelas Guswanto dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Guswanto menjelaskan fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau belakangan disebut istilah “El Nino Godzilla” bukan merupakan terminologi resmi dalam ilmu klimatologi maupun dalam komunikasi publik.
“Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, BMKG senantiasa menggunakan istilah serta hasil analisis ilmiah berbasis data untuk menggambarkan kondisi dan potensi perkembangan iklim secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Guwanto mendorong kesiapan pemerintah dalam menghadapi El Nino, termasuk langkah mitigasi dan koordinasi antar instansi.
Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla. “Kami meminta seluruh jajaran di daerah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Libatkan semua elemen, mulai dari dinas, relawan, hingga akademisi, untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim di Indonesia. Melalui koordinasi yang kuat, langkah deteksi dini, mitigasi, dan pengelolaan risiko diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Pada rakor tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, hadir didampingi Direktur Perubahan Iklim BMKG, A. Fachri Radjab yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis BMKG di daerah.
Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan dinamika atmosfer terkini, dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor, serta potensi perkembangan fenomena tersebut pada tahun 2026.
Baca juga: Bantah Isu Kemarau 2026 Terparah Sepanjang 30 Tahun, Ini Penjelasan BMKG
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dan lintas wilayah dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim, khususnya yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Ia menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Namun demikian, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026.
Lihat video: Kementan Siapkan Program Pompanisasi, Bantu Petani Hadapi Musim Kemarau
“Hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” jelas Guswanto dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Guswanto menjelaskan fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau belakangan disebut istilah “El Nino Godzilla” bukan merupakan terminologi resmi dalam ilmu klimatologi maupun dalam komunikasi publik.
“Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, BMKG senantiasa menggunakan istilah serta hasil analisis ilmiah berbasis data untuk menggambarkan kondisi dan potensi perkembangan iklim secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, Guwanto mendorong kesiapan pemerintah dalam menghadapi El Nino, termasuk langkah mitigasi dan koordinasi antar instansi.
Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla. “Kami meminta seluruh jajaran di daerah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Libatkan semua elemen, mulai dari dinas, relawan, hingga akademisi, untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim di Indonesia. Melalui koordinasi yang kuat, langkah deteksi dini, mitigasi, dan pengelolaan risiko diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
