Isu Perjanjian Akses Udara untuk Militer AS, DPR: Seluruh Kerja Sama Harus Hormati Prinsip Kedaulatan
Rabu, 15 April 2026 - 07:14 WIB
loading...
A
A
A
"Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing."
Ia juga mengingatkan bahwa posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menuntut kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses militer asing, termasuk mempertimbangkan implikasinya terhadap keseimbangan geopolitik regional.
Dalam konteks tersebut, Sukamta menilai transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari potensi mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. "Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta."
Diketahui, isu ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menuntut kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses militer asing, termasuk mempertimbangkan implikasinya terhadap keseimbangan geopolitik regional.
Dalam konteks tersebut, Sukamta menilai transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari potensi mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. "Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh, proporsional, dan berbasis fakta."
Diketahui, isu ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.
(zik)
Lihat Juga :
