AALAI: Ada 17 Laporan Polisi soal Video Ceramah Jusuf Kalla
Senin, 13 April 2026 - 19:49 WIB
loading...
Juru Bicara AALAI Ade Dermawan mengungkapkan sebanyak 17 laporan polisi (LP) terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) Ade Dermawan mengungkapkan sebanyak 17 laporan polisi (LP) terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026. Video ceramah tersebut dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Laporan tersebut terus bertambah sejak malam sebelumnya dan berasal dari berbagai daerah. “Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman di tingkat daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini,” ujar Ade, Senin (13/4/2026).
Baca juga: AALAI Somasi JK soal Video Ceramah, Ini Alasannya
Banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga perlu penanganan secara hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar.
“Sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum,” katanya.
Laporan tersebut terus bertambah sejak malam sebelumnya dan berasal dari berbagai daerah. “Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman di tingkat daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini,” ujar Ade, Senin (13/4/2026).
Baca juga: AALAI Somasi JK soal Video Ceramah, Ini Alasannya
Banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga perlu penanganan secara hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar.
“Sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum,” katanya.
