Analis Konflik dan Keamanan: Pernyataan JK Tak Perlu Disikapi Defensif dan Emosional
Senin, 13 April 2026 - 15:09 WIB
loading...
Pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengenai realitas sosiologis konflik sektarian di Ambon dan Poso baru-baru ini memicu polemik publik. Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengenai realitas sosiologis konflik sektarian di Ambon dan Poso baru-baru ini memicu polemik publik. Pasalnya, pernyataan JK memicu penafsiran beragam dari masyarakat.
Dalam narasinya, JK merefleksikan bagaimana jargon keagamaan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai instrumen serangan, yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa serta kerusakan infrastruktur yang masif.
Baca juga: Pernyataan JK Dinilai Tidak Tepat dan Berpotensi Sesatkan Pemahaman Publik
Analis Konflik dan Keamanan Alto Labetubun menilai, fenomena ini memicu respons beragam, mulai dari pembenaran atas refleksi konflik tersebut hingga langkah hukum yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI beserta sejumlah organisasi massa pada 12 April 2026.
"Sebagai orang yang mengalami langsung konflik Ambon dan Poso, dan berlatar belakang profesional di bidang konflik dan keamanan, saya berpendapat pernyataan tersebut tidak seharusnya disikapi secara defensif maupun emosional," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Alto menyebut beberapa poin krusial yang perlu dipahami secara objektif. Pertama, perspektif sosiologis, bukan teologis. Menurut Alto pernyataan Jusuf Kalla bukanlah sebuah diskursus teologis mengenai ajaran agama tertentu.
Baca juga: Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jubirnya Buka Suara
"Beliau lebih menyoroti manifestasi rasa tidak puas (grievance) yang tampak dalam tindakan kelompok-kelompok yang berkonflik di lapangan," katanya.
Kedua, refleksi kausalitas konflik. Alto menilai, JK tidak sedang mereduksi akar permasalahan konflik menjadi sekadar perintah kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, narasi tersebut merupakan bahan refleksi kolektif mengenai bagaimana sentimen agama dapat dieksploitasi dalam ruang konflik.
Ketiga, urgensi resiliensi iman. Menurut Alto, di tengah dinamika global saat simbol-simbol agama sering kali dipolitisasi dalam konflik bersenjata dan diamplifikasi secara vulgar melalui media sosial, penguatan resiliensi iman menjadi kebutuhan yang mendesak.
"Pada akhirnya, esensi dari pernyataan Jusuf Kalla adalah penegasan bahwa harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia hanya dapat terwujud apabila para pemeluk agama memiliki resiliensi iman yang kokoh. Kemampuan untuk tidak mudah terprovokasi oleh manipulasi identitas adalah kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa depan," tegasnya.
Dalam narasinya, JK merefleksikan bagaimana jargon keagamaan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai instrumen serangan, yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa serta kerusakan infrastruktur yang masif.
Baca juga: Pernyataan JK Dinilai Tidak Tepat dan Berpotensi Sesatkan Pemahaman Publik
Analis Konflik dan Keamanan Alto Labetubun menilai, fenomena ini memicu respons beragam, mulai dari pembenaran atas refleksi konflik tersebut hingga langkah hukum yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI beserta sejumlah organisasi massa pada 12 April 2026.
"Sebagai orang yang mengalami langsung konflik Ambon dan Poso, dan berlatar belakang profesional di bidang konflik dan keamanan, saya berpendapat pernyataan tersebut tidak seharusnya disikapi secara defensif maupun emosional," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Alto menyebut beberapa poin krusial yang perlu dipahami secara objektif. Pertama, perspektif sosiologis, bukan teologis. Menurut Alto pernyataan Jusuf Kalla bukanlah sebuah diskursus teologis mengenai ajaran agama tertentu.
Baca juga: Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jubirnya Buka Suara
"Beliau lebih menyoroti manifestasi rasa tidak puas (grievance) yang tampak dalam tindakan kelompok-kelompok yang berkonflik di lapangan," katanya.
Kedua, refleksi kausalitas konflik. Alto menilai, JK tidak sedang mereduksi akar permasalahan konflik menjadi sekadar perintah kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, narasi tersebut merupakan bahan refleksi kolektif mengenai bagaimana sentimen agama dapat dieksploitasi dalam ruang konflik.
Ketiga, urgensi resiliensi iman. Menurut Alto, di tengah dinamika global saat simbol-simbol agama sering kali dipolitisasi dalam konflik bersenjata dan diamplifikasi secara vulgar melalui media sosial, penguatan resiliensi iman menjadi kebutuhan yang mendesak.
"Pada akhirnya, esensi dari pernyataan Jusuf Kalla adalah penegasan bahwa harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia hanya dapat terwujud apabila para pemeluk agama memiliki resiliensi iman yang kokoh. Kemampuan untuk tidak mudah terprovokasi oleh manipulasi identitas adalah kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa depan," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
