PKS Minta Indonesia Berperan Aktif dalam Diplomasi terkait Perang di Selat Hormuz
Senin, 13 April 2026 - 10:28 WIB
loading...
Selat Hormuz. Foto/Fox News
A
A
A
JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto minta Indonesia memperkuat diplomasi ke berbagai negara untuk mengantisipasi kebuntuan perundingan perang Amerika Serikat (AS)-Iran di Pakistan. Menurut Mulyanto, ketegangan di kawasan Selat Hormuz telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari aspek ekonomi global.
Karena itu diperlukan rumusan "win-win solution", adil dan seimbang bagi semua pihak. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini menilai perkembangan pasca buntunya perundingan Pakistan, menunjukkan bahwa konflik tidak lagi sekadar soal keamanan kawasan, melainkan telah bergeser menjadi perebutan kontrol atas arus energi dan perdagangan dunia di Selat Hormuz.
"Dalam situasi ini, dunia menghadapi risiko besar jika pendekatan yang ditempuh justru menghasilkan kondisi “loss-loss” bagi semua pihak," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).
Baca juga: AS Mulai Blokade Seluruh Pelabuhan Iran, Perang Bisa Berkobar Lagi
Ia menambahkan langkah-langkah sepihak baik berupa pembatasan akses maupun blokade kapal yang akan masuk/keluar Selat Hormuz menciptakan ketidakpastian serius bagi jalur pelayaran internasional. AS dan Iran masing-masing menunjukkan pendekatan yang berpotensi memperuncing ketegangan.
"Jika tidak segera diarahkan ke jalur diplomasi yang konstruktif, situasi ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas energi, inflasi global, dan ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Perlu rumusan solusi yang adil dan seimbang," tuturnya.
Menurutnya, prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa Selat Hormuz tetap menjadi jalur internasional yang terbuka bagi semua negara, tanpa adanya pungutan sepihak maupun tindakan blokade. Kebebasan navigasi harus dikembalikan sebagai norma utama, sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan bersama masyarakat global.
Namun, solusi yang berkelanjutan tidak dapat mengabaikan kepentingan negara pesisir, khususnya Iran. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih bijak adalah memberikan ruang bagi Iran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sah melalui mekanisme yang transparan dan diakui secara internasional, bukan melalui disrupsi terhadap jalur pelayaran.
Dengan demikian, stabilitas menjadi sumber manfaat bersama, bukan konflik. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama yang inklusif dan transparan di Selat Hormuz.
Mulyanto berharap mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi wadah komunikasi langsung antarpihak guna mencegah kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak diinginkan. Pendekatan ini akan memberikan rasa aman bagi pengguna jalur sekaligus menjamin kepentingan negara pesisir.
"Karena itu dukungan komunitas internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Ditambahkannya, negara-negara pengguna Selat Hormuz, termasuk kekuatan ekonomi besar, perlu berperan aktif dalam mendukung stabilitas kawasan melalui kerja sama ekonomi, diplomasi, dan komitmen terhadap hukum internasional.
Pada akhirnya, Selat Hormuz tidak boleh menjadi alat tekanan geopolitik, melainkan harus menjadi simbol kerja sama global. Solusi yang win-win bukan hanya mungkin, tetapi menjadi satu-satunya jalan yang rasional.
Dunia membutuhkan stabilitas, Iran membutuhkan keadilan, dan masyarakat internasional membutuhkan kepastian. Di titik inilah diplomasi harus mengambil peran utama, dan Oman menjadi kunci untuk membuka jalan tersebut.
Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi damai dengan Iran yang berakhir buntu. AS akan mengambil tindakan terhadap setiap kapal di perairan internasional, yang telah membayar bea masuk kepada Iran.
Dikatakannya, tidak seorang pun yang membayar bea masuk ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukannya bakal menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran, mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu AS.
Karena itu diperlukan rumusan "win-win solution", adil dan seimbang bagi semua pihak. Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini menilai perkembangan pasca buntunya perundingan Pakistan, menunjukkan bahwa konflik tidak lagi sekadar soal keamanan kawasan, melainkan telah bergeser menjadi perebutan kontrol atas arus energi dan perdagangan dunia di Selat Hormuz.
"Dalam situasi ini, dunia menghadapi risiko besar jika pendekatan yang ditempuh justru menghasilkan kondisi “loss-loss” bagi semua pihak," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).
Baca juga: AS Mulai Blokade Seluruh Pelabuhan Iran, Perang Bisa Berkobar Lagi
Ia menambahkan langkah-langkah sepihak baik berupa pembatasan akses maupun blokade kapal yang akan masuk/keluar Selat Hormuz menciptakan ketidakpastian serius bagi jalur pelayaran internasional. AS dan Iran masing-masing menunjukkan pendekatan yang berpotensi memperuncing ketegangan.
"Jika tidak segera diarahkan ke jalur diplomasi yang konstruktif, situasi ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas energi, inflasi global, dan ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Perlu rumusan solusi yang adil dan seimbang," tuturnya.
Menurutnya, prinsip utama yang harus dijaga adalah bahwa Selat Hormuz tetap menjadi jalur internasional yang terbuka bagi semua negara, tanpa adanya pungutan sepihak maupun tindakan blokade. Kebebasan navigasi harus dikembalikan sebagai norma utama, sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan bersama masyarakat global.
Namun, solusi yang berkelanjutan tidak dapat mengabaikan kepentingan negara pesisir, khususnya Iran. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih bijak adalah memberikan ruang bagi Iran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang sah melalui mekanisme yang transparan dan diakui secara internasional, bukan melalui disrupsi terhadap jalur pelayaran.
Dengan demikian, stabilitas menjadi sumber manfaat bersama, bukan konflik. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme keamanan maritim bersama yang inklusif dan transparan di Selat Hormuz.
Mulyanto berharap mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi wadah komunikasi langsung antarpihak guna mencegah kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak diinginkan. Pendekatan ini akan memberikan rasa aman bagi pengguna jalur sekaligus menjamin kepentingan negara pesisir.
"Karena itu dukungan komunitas internasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Ditambahkannya, negara-negara pengguna Selat Hormuz, termasuk kekuatan ekonomi besar, perlu berperan aktif dalam mendukung stabilitas kawasan melalui kerja sama ekonomi, diplomasi, dan komitmen terhadap hukum internasional.
Pada akhirnya, Selat Hormuz tidak boleh menjadi alat tekanan geopolitik, melainkan harus menjadi simbol kerja sama global. Solusi yang win-win bukan hanya mungkin, tetapi menjadi satu-satunya jalan yang rasional.
Dunia membutuhkan stabilitas, Iran membutuhkan keadilan, dan masyarakat internasional membutuhkan kepastian. Di titik inilah diplomasi harus mengambil peran utama, dan Oman menjadi kunci untuk membuka jalan tersebut.
Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi damai dengan Iran yang berakhir buntu. AS akan mengambil tindakan terhadap setiap kapal di perairan internasional, yang telah membayar bea masuk kepada Iran.
Dikatakannya, tidak seorang pun yang membayar bea masuk ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas. Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukannya bakal menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran, mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu AS.
(rca)
Lihat Juga :
