Pernyataan JK Dinilai Tidak Tepat dan Berpotensi Sesatkan Pemahaman Publik

JAKARTA - Pernyataan Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dalam menggambarkan konsep keagamaan yang dikaitkan dengan konflik di Poso dan Ambon dikritik oleh Koordinator LBH Arus Bawah Prabowo (ABP) Steven Pailah. Menurut Steven, pernyataan JK dalam pidato di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu berpotensi menyesatkan pemahaman publik jika tidak diluruskan.

LBH ABP mengutip pernyataan JK dalam video yang beredar menyampaikan bahwa konflik bernuansa agama kerap sulit dihentikan karena adanya keyakinan dari masing-masing pihak terkait konsep “syahid”.

Baca juga: Seskab Teddy Tepis Isu Indonesia Akan Chaos: Narasi yang Keliru



Berikut penggalan pernyataan JK tersebut:

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar Jusuf Kalla.

Steven Pailah menilai pernyataan JK tersebut problematik karena menyamakan konsep teologis yang berbeda secara mendasar. Dalam ajaran Kristen, kata Steven, tidak dikenal doktrin yang membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan menuju kemuliaan atau “syahid”.

“Pernyataan itu tidak tepat. Dalam tradisi Kristen tidak ada ajaran yang membenarkan membunuh orang lain sebagai jalan memperoleh kemuliaan spiritual. Konsep martir dalam Kekristenan justru merujuk pada kesediaan menderita atau wafat tanpa kekerasan, bukan sebaliknya,” kata Steven, Minggu (12/4/2026).

Lebih lanjut Steven mengatakan bahwa penyederhanaan seperti itu berisiko mengaburkan kompleksitas konflik yang sebenarnya tidak semata dipicu oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi aspek sosial, politik, hingga ekonomi. “Kalau narasi seperti ini dibiarkan, publik bisa mendapatkan gambaran yang keliru seolah-olah semua agama memiliki legitimasi terhadap kekerasan. Padahal tidak demikian,” kata Steven.

Kritik juga menekankan bahwa tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pernyataan yang akurat, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti agama dan konflik horizontal. Polemik tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam membangun narasi publik.

Dia melanjutkan, diskursus mengenai konflik dan agama diharapkan tetap berpijak pada fakta yang akurat serta tidak menimbulkan generalisasi yang berpotensi memperkeruh situasi di masyarakat.

Klarifikasi Jubir Jusuf Kalla

Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla, Husain Abdullah menjelaskan saat berpidato di Masjid UGM pada Kamis (5/3/2026) JK menceritakan pengalamannya bagaimana menyelesaikan konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA. “JK menceritakan kedua pihak yang bertikai saat itu sulit untuk dihentikan karena menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar,” kata Husain Abdullah kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

“Karena itu, untuk mendamaikan kedua pihak baik Islam maupun Kristen yang bertikai, perlu diluruskan pandangannya yang menganggap mereka sedang terlibat perang suci dan masuk surga jika membunuh dan dibunuh,” kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Dia menambahkan, pada suatu kesempatan tatap muka dengan pelaku konflik dan tokoh masyarakat di Poso dan Ambon, JK menegaskan, "kalian semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa saling membunuh seperti yang sedang berlangsung saat itu, pelakunya masuk masuk surga."

“Dengan penegasan ini, mendorong kedua pihak bersedia untuk berunding dan menyelesaikan konflik, yang dimediasi langsung oleh M. Jusuf Kalla,” pungkasnya.