Launching Buku Ilmu Politik, Boni Hargens Singgung Pernyataan Saiful Mujani

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara menanggapi pernyataan bernada provokatif Pendiri SMRC Saiful Mujani soal menjatuhkan dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto. Boni menganggap, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikannya dalam bukunya.

Hal ini disampaikan Boni Hargens dalam launching dan bedah bukunya berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buka Boni Hargens tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.

"Soal apakah pembicara Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni Hargens di acara tersebut.

Baca juga: BBM dan Elpiji Subsidi Disalahgunakan, Boni Hargens: Polri Bergerak Tegas dan Cepat

Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari Ilmu Politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil. Dari perspektif negara, kata Boni Hargens, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omong Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni Hargens.

Lihat video: Rencana Besar Impor BBM dari Rusia & AS: Boni Hargens Ungkap Kondisi Indonesia


Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi. Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.

Dalam dinamika politik di Indonesia, kata Boni Hargens, bukunya memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini. Boni mengaku bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.

"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi misalnya, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas dia.

Selain itu, kata Boni, buku yang dilaunching tersebut memberikan penegasan semua masyarakat untuk diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara. Karena itu, dia menekankan pentingnya stabilitas nasional yang membutuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Dalam bukunya, Boni juga menyinggung soal politik sebagai sistem seperti demokrasi dan ilmu inteligen. Menurut Boni, demokrasi dan intelijen saling berkorelasi satu sama lain dalam menjaga kepentingan nasional.

"Mengapa kajian intelijen dimasukkan di buku ini? Karena memang ilmu inteligen itu punya korelasi yang kuat dengan ilmu politik, yaitu diikat oleh kepentingan negara tadi. Bahwa ilmu politik punya korelasi dengan ilmu intelijen dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga kepentingan nasional secara umum," tutur Boni.

"Karena inteligen itu mata dan telinga negara tentu saja tugasnya mengamankan kepentingan nasional termasuk di dalamnya kepentingan negara sebagai sebuah sistem. Ilmu politik tentu saja juga membahas soal kekuasaan, kepentingan negara, keamanan dan sebagainya, jadi ilmu dan ilmu Intelijen nggak berbeda, tetapi saling melengkapi, hanya memang perdebatan di seluruh dunia bagaiman mempertemukan pendekatan intelijen yang menganut kerahasiaan dan demokrasi yang menganut keterbukaan. Di situlah penting jalan tengah," pungkas Boni menambahkan.

Buku Ilmu Politik Boni Hargens ini terdiri dari 582 halaman yang terbagi dalam 10 bab dengan sejumlah pembahasan inti, mulai dari topik terkait teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, pengaruh teknologi digital terhadap ilmu politik serta intelijen dan demokrasi di era digital. Buku Boni Hargens ini sudah dicetak 2 kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens sendiri merupakan intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia. Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998). Disertasi doktoral Boni Hargens ini terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.