IJTI Apresiasi Buku Saku 0%, Perkuat Transparansi dan Akurasi Informasi
Sabtu, 11 April 2026 - 18:48 WIB
loading...
A
A
A
Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.
Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor
“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.
“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.
Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.
Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor
“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.
“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.
(jon)
Lihat Juga :