IJTI Apresiasi Buku Saku 0%, Perkuat Transparansi dan Akurasi Informasi

JAKARTA - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menuturkan buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.

“Saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.

Baca juga: IJTI Imbau Media Tidak Mengeksploitasi Pemberitaan Kasus Anak

Buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.

Herik menekankan penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi dan membingungkan publik.

“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.

Buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.

Keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.

“Visi besar Bersama Indonesia Maju yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.

Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar Negara Hadir ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi Negara Hadir, sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor

“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.

“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.