Tokoh Nahdlatul Ulama: Muktamar NU Harus Bebas dari Politik Uang

JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy mengingatkan agar penyelenggaraan Muktamar NU nantinya harus bebas dari politik uang (money politics). Bahkan, kata pria yang biasa disapa Gus Lilur ini, bila perlu Muktamar NU mendatang harus mengharamkan politik uang.

Dia menuturkan, politik uang bisa menggadai masa depan NU. "Sebelum muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Gus Lilur berpendapat, penegasan politik uang adalah haram bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Pasalnya, dari situlah seluruh proses muktamar akan diuji, apakah menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.

Baca juga: Pengasuh Ponpes Sembilangan: Kepanitiaan Muktamar ke-35 NU Pertaruhkan Marwah Jam'iyyah



"Yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi. Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik, tetapi bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," ujarnya.

Dia pun mengingatkan NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menilai hal tersebut bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.

"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU. Kesadaran itu seharusnya berlanjut pada langkah yang lebih tegas bahwa mulai saat ini, PBNU harus membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, NU tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini, citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kata dia, kasus-kasus tersebut sudah merusak persepsi publik.

"Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama. Karena itu, Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu. Bukan dengan klarifikasi semata, tetapi dengan keberanian melakukan pembersihan internal," kata dia.

Dia menambahkan, NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan standar yang ditegakkan. “Caranya, pecat semua orang di dalam kepengurusan yang terindikasi terlibat korupsi," kata Pengusaha Nasional Asal Situbondo ini.

Gus Lilur juga mengungkapkan persoalan yang lebih struktural NU, yakni dijadikan sebagai kendaraan politik kekuasaan. Menurut dia, saat ini, NU tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan sehingga banyak politisi melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi.

"Mereka masuk, berjejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingannya. Penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar, dalam konteks ini, tidak bisa dilepaskan dari pembacaan yang lebih luas. Ini bukan soal individu, melainkan soal batas antara pengabdian dan pemanfaatan," kata dia.

NU, kata Gus Lilur, harus tegas menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi alat. Pasalnya, sekali NU kehilangan independensinya, maka NU tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, tetapi hanya bagian dari konfigurasi kekuasaan.

"Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar, siapa yang layak memimpin NU? Muktamar ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada ulama yang benar-benar alim. Bukan sekadar figur yang memiliki akses politik, tetapi mereka yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, dan keteguhan moral," jelasnya.

Gus Lilur juga menegaskan NU tidak didirikan oleh politisi. Ia didirikan oleh ulama. Menurut dia, hanya dengan kembali kepada ulama yang otoritatif secara keilmuan dan moral, NU bisa menjaga jati dirinya. Ketika ulama digantikan oleh logika politik, kata dia, maka yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga roh organisasi.

"Konferensi Besar yang akan digelar pada 25 April 2026 seharusnya menjadi pembuka jalan ke sana. Sebuah ruang awal untuk menegaskan bahwa NU masih memiliki kesadaran untuk merawat dirinya, membersihkan dirinya, dan menata kembali arah perjalanannya," ungkapnya.

Dia melanjutkan, NU masih ingin dan bisa berdiri sebagai pilar bagi Republik Indonesia, bukan sekadar penumpang dalam kekuasaan, tetapi juga penopang bagi negara yang bersih dan berintegritas. Karena itu, kata dia, muktamar kali ini bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih, tetapi tentang nilai apa yang akan dimenangkan.

"Jika yang dimenangkan adalah nilai, maka NU akan tetap tegak sebagai kekuatan moral. Namun jika yang dimenangkan adalah kepentingan, maka yang tersisa hanyalah organisasi besar tanpa arah. Karena itu, di tengah semua dinamika yang akan berlangsung, NU perlu kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar, menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih," pungkasnya.