Kritik Saiful Mujani, Aktivis: Pernyataan Itu Bentuk Delegitimasi Hasil Pemilu
Senin, 06 April 2026 - 13:14 WIB
loading...
Yulian Paonganan (Ongen) ajakan Saiful Mujani menjatuhkan pemerintahan merupakan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo Subianto menuai respons keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari aktivis Yulian Paonganan (Ongen). Ia menyebut pernyataan tersebut telah memasuki ranah serius, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada media, Ongen menilai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024. “Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” katanya, Senin (6/4/2026). Baca juga: Pengertian Makar dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati
Ongen juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu. Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pascapemilu. Di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.
Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan. “Publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng. “Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” tandasnya.
Dalam keterangannya kepada media, Ongen menilai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024. “Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” katanya, Senin (6/4/2026). Baca juga: Pengertian Makar dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati
Ongen juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu. Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pascapemilu. Di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.
Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan. “Publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.
Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng. “Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” tandasnya.
Lihat Juga :
