Hadapi Krisis Energi, JK Minta Pemerintah Pertimbangkan Kurangi Subsidi BBM
Minggu, 05 April 2026 - 19:02 WIB
loading...
Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi BBM. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat. Langkah ini dalam rangka menekan defisit negara.
Hal ini dikatakan JK merespons krisis energi yang belakangan tengah menjadi perhatian imbas adanya perang yang terjadi di Timur Tengah, antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Baca juga: Harga BBM Tak Naik, Purbaya Ungkap Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 Triliun
JK melihat jika harga BBM itu tetap murah seperti sekarang ini, hal itu justru membuat orang cenderung tidak berhemat. Mobilisasi dengan kendaraan akan terus dilakukan karena harga BBM masih terjangkau. "Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," ujarnya.
JK melihat, tidak menaikkan harga BBM disaat krisis energi ini memang bagus, tapi ini hanya bersifat sementara. Tanpa disadari, kata JK, utang negara akan terus menumpuk karena harus menanggung subsidi BBM ini. "Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," tuturnya.
Lihat video: Indonesia Krisis Energi? Rusia Siap Pasok BBM ke Indonesia Jika Dibutuhkan
JK memahami jika kebijakan ini justru akan menimbulkan gejolak protes di tengah masyarakat. Tapi, dia memandang gejolak ini akan bisa ditahan apabila pemerintah dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih, situasi ini juga disebabkan bukan datang dari dalam negeri, tapi kondisi global yang memaksa hal tersebut.
"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal," tuturnya.
"Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar. Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikkan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa, karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini," kata dia.
Hal ini dikatakan JK merespons krisis energi yang belakangan tengah menjadi perhatian imbas adanya perang yang terjadi di Timur Tengah, antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Baca juga: Harga BBM Tak Naik, Purbaya Ungkap Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 Triliun
JK melihat jika harga BBM itu tetap murah seperti sekarang ini, hal itu justru membuat orang cenderung tidak berhemat. Mobilisasi dengan kendaraan akan terus dilakukan karena harga BBM masih terjangkau. "Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," ujarnya.
JK melihat, tidak menaikkan harga BBM disaat krisis energi ini memang bagus, tapi ini hanya bersifat sementara. Tanpa disadari, kata JK, utang negara akan terus menumpuk karena harus menanggung subsidi BBM ini. "Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," tuturnya.
Lihat video: Indonesia Krisis Energi? Rusia Siap Pasok BBM ke Indonesia Jika Dibutuhkan
JK memahami jika kebijakan ini justru akan menimbulkan gejolak protes di tengah masyarakat. Tapi, dia memandang gejolak ini akan bisa ditahan apabila pemerintah dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih, situasi ini juga disebabkan bukan datang dari dalam negeri, tapi kondisi global yang memaksa hal tersebut.
"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal," tuturnya.
"Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar. Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikkan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa, karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini," kata dia.
(cip)
Lihat Juga :
