Akademisi: Kebijakan WFH Efektif Tekan Konsumsi Energi di Tengah Krisis Global
Kamis, 02 April 2026 - 16:19 WIB
loading...
A
A
A
Mengacu pada data historis mobilitas di 5 kota besar yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, Bonti menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 46% dari total konsumsi energi final. Dengan asumsi 20-30% tenaga kerja melakukan WFH, terdapat potensi penurunan konsumsi listrik perkantoran yang signifikan.
“Dari sisi kebijakan publik, langkah ini merupakan bentuk kebijakan konservasi energi sektoral. Penghematan energi terjadi pada dua titik utama yaitu operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan,” katanya.
Dari sisi produktivitas, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu kinerja lembaga maupun perusahaan secara signifikan. Bahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, pola kerja hybrid justru berpotensi meningkatkan efisiensi kerja.
Bonti menuturkan kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian. Sementara bagi pemerintah, langkah ini menjadi instrumen pengendalian konsumsi energi yang relatif murah namun berdampak luas.
"Ditinjau dari perspektif politik dan manajemen organisasi seringkali mempertanyakan hal ini. Kuncinya bukan pada lokasi melainkan infrastruktur digital sebagai backbone manajemen birokrasi," ujarnya.
“Dari sisi kebijakan publik, langkah ini merupakan bentuk kebijakan konservasi energi sektoral. Penghematan energi terjadi pada dua titik utama yaitu operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan,” katanya.
Dari sisi produktivitas, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu kinerja lembaga maupun perusahaan secara signifikan. Bahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, pola kerja hybrid justru berpotensi meningkatkan efisiensi kerja.
Bonti menuturkan kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian. Sementara bagi pemerintah, langkah ini menjadi instrumen pengendalian konsumsi energi yang relatif murah namun berdampak luas.
"Ditinjau dari perspektif politik dan manajemen organisasi seringkali mempertanyakan hal ini. Kuncinya bukan pada lokasi melainkan infrastruktur digital sebagai backbone manajemen birokrasi," ujarnya.
Lihat Juga :
