JK Minta Pasukan TNI Tetap Bertugas di UNIFIL: Kalau Mundur Dikira Penakut
Rabu, 01 April 2026 - 17:30 WIB
loading...
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah dan TNI tidak menarik mundur pasukan perdamaian yang bertugas di UNIFIL. Misi ini perlu dijalankan meskipun risikonya tinggi. Foto: Sindonews TV
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah dan TNI tidak menarik mundur pasukan perdamaian yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) . Misi ini perlu dijalankan meskipun risikonya tinggi.
"Tidak (menarik mundur pasukan). Negara, TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban, tewas, langsung kita mundur. Wah, bukan itu saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah. Tetap ada di situ. Memang ada risikonya, tapi tetap harus dilaksanakan," ujar JK di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurut Ketua Umum PMI itu, menarik mundur pasukan hanya karena faktor risiko justru membuat persepsi negatif di dunia internasional. Indonesia bisa disebut penakut jika hal itu terjadi.
Baca juga: Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pengamat: Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL Langgar Hukum Humaniter
"Ya, tentara di mana-mana memang ada risikonya. Siapa pun kita juga di sini ada risikonya. Jadi jangan karena risiko seperti itu langsung kita lari. Nanti dunia menganggap kita penakut gitu. Indonesia bukan negara penakut, apalagi Pak Prabowo yang memimpin," katanya.
JK menegaskan pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi UNIFIL merupakan mandate Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan Board of Peace (BOP). Sebab itu, misi perdamaian ini merupakan mandat dunia.
"Ini tidak ada urusannya dengan BOP. Ini PBB. Jadi apa yang dilakukan itu mandatnya PBB. Dunia memberikan mandat," katanya.
Sebelumnya, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menarik pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon Selatan pascagugurnya tiga prajurit TNI.
"Sesuai konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian karena ini adalah daerah yang membahayakan baik keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
"Tidak (menarik mundur pasukan). Negara, TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban, tewas, langsung kita mundur. Wah, bukan itu saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah. Tetap ada di situ. Memang ada risikonya, tapi tetap harus dilaksanakan," ujar JK di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurut Ketua Umum PMI itu, menarik mundur pasukan hanya karena faktor risiko justru membuat persepsi negatif di dunia internasional. Indonesia bisa disebut penakut jika hal itu terjadi.
Baca juga: Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pengamat: Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL Langgar Hukum Humaniter
"Ya, tentara di mana-mana memang ada risikonya. Siapa pun kita juga di sini ada risikonya. Jadi jangan karena risiko seperti itu langsung kita lari. Nanti dunia menganggap kita penakut gitu. Indonesia bukan negara penakut, apalagi Pak Prabowo yang memimpin," katanya.
JK menegaskan pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi UNIFIL merupakan mandate Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan Board of Peace (BOP). Sebab itu, misi perdamaian ini merupakan mandat dunia.
"Ini tidak ada urusannya dengan BOP. Ini PBB. Jadi apa yang dilakukan itu mandatnya PBB. Dunia memberikan mandat," katanya.
Sebelumnya, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menarik pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon Selatan pascagugurnya tiga prajurit TNI.
"Sesuai konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian karena ini adalah daerah yang membahayakan baik keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
(jon)
Lihat Juga :
