AHY Dituduh Jadi Koordinator Kasus Ijazah Jokowi, BMI: Politik Murahan yang Menjijikkan
Minggu, 29 Maret 2026 - 10:57 WIB
loading...
A
A
A
“Tuduhan yang menyebut AHY bersekongkol hingga membiayai gerakan untuk mendelegitimasi mantan kepala negara adalah fitnah murahan yang sangat tidak berdasar dan merupakan serangan personal yang amat keji,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2026).
Saat ini, kata dia, AHY tengah fokus total menjalankan amanah sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, hubungan AHY dengan Jokowi selama ini terjalin sangat harmonis dan produktif,” jelasnya.
BMI menilai ada pihak yang tidak suka dengan kinerja AHY, sehingga mereka mencoba menggunakan narasi sampah dan manipulasi teknologi untuk memecah belah tokoh bangsa. Sebagai organisasi sayap partai, BMI menegaskan bahwa AHY adalah sosok petarung yang gentleman dengan integritas tinggi dan etika militer yang kuat, sehingga sangat tidak logis jika dikaitkan dengan isu ijazah yang sudah basi dan berkali-kali dipatahkan.
“Apa yang dilakukan oleh kanal tersebut adalah bentuk politik murahan yang menjijikkan karena menggunakan rekaman suara hasil rekayasa digital demi mengadu domba tokoh bangsa,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BMI mendukung penuh langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk segera menyeret pengelola kanal tersebut ke ranah hukum guna memastikan ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks.
Saat ini, kata dia, AHY tengah fokus total menjalankan amanah sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, hubungan AHY dengan Jokowi selama ini terjalin sangat harmonis dan produktif,” jelasnya.
BMI menilai ada pihak yang tidak suka dengan kinerja AHY, sehingga mereka mencoba menggunakan narasi sampah dan manipulasi teknologi untuk memecah belah tokoh bangsa. Sebagai organisasi sayap partai, BMI menegaskan bahwa AHY adalah sosok petarung yang gentleman dengan integritas tinggi dan etika militer yang kuat, sehingga sangat tidak logis jika dikaitkan dengan isu ijazah yang sudah basi dan berkali-kali dipatahkan.
“Apa yang dilakukan oleh kanal tersebut adalah bentuk politik murahan yang menjijikkan karena menggunakan rekaman suara hasil rekayasa digital demi mengadu domba tokoh bangsa,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BMI mendukung penuh langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk segera menyeret pengelola kanal tersebut ke ranah hukum guna memastikan ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks.
Lihat Juga :
