Mudik 2026 dan Isu Strategis Terkait Kependudukan

Ketiga, dan yang paling fundamental, adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Selama peluang kerja dan kualitas hidup masih terpusat di kota besar, arus migrasi akan terus terjadi, dan mudik akan tetap menjadi fenomena massal dengan skala yang semakin besar.

Dalam hal ini, solusi mudik tidak bisa hanya dicari di jalan tol atau rekayasa lalu lintas. Ia harus dimulai dari perubahan struktur ekonomi dan tata ruang nasional.

Seluruh rekomendasi tersebut harus menjadi acuan bagi kita dalam menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang feasible, realistis, dan achieveble baik di tingkat pusat maupun daerah. Kita harus betul-betul mulai menghitung keseimbangan jumlah penduduk beserta tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan, mobilitas, urbanisasi, dan kepadatannya, lalu disandingkan dengan kemampuan kita menyediakan infrastruktur, energi, layanan publik, dan logistik bagi mereka.

Pada akhirnya, mudik akan selalu menjadi bagian dari identitas sosial Indonesia. Tradisi ini tidak perlu dihilangkan. Namun, tanpa pengelolaan yang lebih baik dan reformasi yang terarah, mudik berisiko berubah dari perayaan tahunan menjadi beban sistemik bagi negara.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mengurai kemacetan saat Lebaran. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita siap memperbaiki akar masalah yang membuat kemacetan itu terus terjadi?

Jika jawabannya tidak, maka yang kita hadapi di masa depan bukan lagi sekadar macet—melainkan krisis mobilitas nasional.