KSP Tegaskan Anggaran Pendidikan Diperkuat Lewat Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat
Kamis, 26 Maret 2026 - 17:22 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.
Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.
"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.
Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.
Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.
"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.
Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.
(rca)
Lihat Juga :
