Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tak Pangkas Dana Pendidikan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk tidak memangkas dana pendidikan dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.

"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Lalu menilai tak ideal bila anggaran pendidikan terpangkas. Baginya, pendidikan bukan sekadar pos belanja, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

Baca Juga: Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan WFH, Fokus ke Instansi Negara

"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok persentase pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.



Hingga saat ini, pihak kementerian masih melakukan pembahasan intensif untuk menentukan angka pasti penghematan tersebut tanpa mengganggu stabilitas operasional pemerintahan. "Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya kepada awak media di Masjid Salahuddin DJP, Jakarta, dikutip Selasa (24/3/2026).

Opsi pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026). Purbaya menegaskan bahwa jika harga BBM terus merangkak naik, efisiensi belanja negara menjadi instrumen prioritas yang harus segera diterapkan.

"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucap Purbaya.