Mendagri: Skema WFH Sudah Diputuskan, Bakal Diumumkan Menko Perekonomian
Rabu, 25 Maret 2026 - 15:47 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengatakan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Nantinya, pengumuman resmi terkait skema WFH tersebut akan disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian.
“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Tito menjelaskan, pembahasan skema penerapan WFH tersebut telah dikakukan secara intensif. Seluruh Kementerian yang hadir, kata dia, turut memberikan masukan.
Baca juga: Purbaya Kaji WFH Tiap Jumat, Konsumsi BBM Bakal Susut 20 Persen
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan- masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujar dia.
Menurut Tito, penerapan WFH ini bukan hal yang baru bagi pemerintah. Ia mencontohkan, penerapan WFH pernah dilakukan pada saat pandemi Covid-19.
Lihat video: Pemerintah Bakal Terapkan WFH untuk ASN dan Swasta Usai Lebaran Demi Hemat BBM
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” ungkapnya.
Menurut Tito, pemerintah daerah juga dinilai siap jika kebijakan tersebut diterapkan kembali, meski tetap memerlukan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” jelas dia.
Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja WFH untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional akibat perang AS-Iran.
“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Tito menjelaskan, pembahasan skema penerapan WFH tersebut telah dikakukan secara intensif. Seluruh Kementerian yang hadir, kata dia, turut memberikan masukan.
Baca juga: Purbaya Kaji WFH Tiap Jumat, Konsumsi BBM Bakal Susut 20 Persen
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan- masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujar dia.
Menurut Tito, penerapan WFH ini bukan hal yang baru bagi pemerintah. Ia mencontohkan, penerapan WFH pernah dilakukan pada saat pandemi Covid-19.
Lihat video: Pemerintah Bakal Terapkan WFH untuk ASN dan Swasta Usai Lebaran Demi Hemat BBM
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” ungkapnya.
Menurut Tito, pemerintah daerah juga dinilai siap jika kebijakan tersebut diterapkan kembali, meski tetap memerlukan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” jelas dia.
Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja WFH untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional akibat perang AS-Iran.
(cip)
Lihat Juga :
