Pemerintah Tunda Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, DPR: Langkah Diplomatis Realistis
Rabu, 18 Maret 2026 - 08:35 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah pemerintah Indonesia yang menunda pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina merupakan langkah diplomatis realistis. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah pemerintah Indonesia yang menunda pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian merupakan langkah diplomatis realistis. Penundaan pengiriman pasukan itu bukan bentuk pengurangan komitmen Indonesia dalan mendukung perdamaian dunia.
Menurut dia, Indonesia sejak awal konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan, serta kesiapan logistik dan diplomasi.
Baca juga: Prabowo Tunda Kirim Pasukan Perdamaian BoP ke Gaza
"Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional," ujar Dave, Rabu (18/3/2026).
Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, Indonesia tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Dave meyakini pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional agar kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan keamanan dan stabilitas di Gaza.
"Dengan demikian, keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen. Komisi I DPR RI bersama pemerintah tetap berdiri tegak dalam mendukung misi perdamaian dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Semua di-hold. Di-hold," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo mengaku belum tahu hingga kapan penundaan pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian itu. "Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucapnya.
Saat disinggung penundaan pengiriman pasukan perdamaian itu akibat konflik di Timur Tengah, Prasetyo mengamini.
Menurut dia, Indonesia sejak awal konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan, serta kesiapan logistik dan diplomasi.
Baca juga: Prabowo Tunda Kirim Pasukan Perdamaian BoP ke Gaza
"Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional," ujar Dave, Rabu (18/3/2026).
Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, Indonesia tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Dave meyakini pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional agar kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan keamanan dan stabilitas di Gaza.
"Dengan demikian, keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen. Komisi I DPR RI bersama pemerintah tetap berdiri tegak dalam mendukung misi perdamaian dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan menunda pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Semua di-hold. Di-hold," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo mengaku belum tahu hingga kapan penundaan pengiriman 8 ribu pasukan perdamaian itu. "Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucapnya.
Saat disinggung penundaan pengiriman pasukan perdamaian itu akibat konflik di Timur Tengah, Prasetyo mengamini.
(jon)
Lihat Juga :
