Efisiensi Sebagai Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

Selamat Ginting
Analis Politik Universitas Nasional (UNAS)

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Maret 2026 seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai respons situasional terhadap konflik di Timur Tengah. Lebih dari itu, pernyataan tersebut sebagai sinyal awal pemerintah mulai menyadari satu hal mendasar, yakni stabilitas nasional tidak bisa diasumsikan. Melainkan harus dikelola melalui langkah-langkah adaptif, bahkan jika itu menuntut pengorbanan politik.

Ketika Prabowo mencontohkan langkah Pakistan yang memangkas gaji pejabat, menerapkan kerja empat hari, dan memperluas work from home (WFH) sebagai respons krisis, sesungguhnya ia sedang membuka ruang diskursus yang lebih luas tentang: bagaimana negara merespons ancaman global dengan kebijakan domestik yang konkret dan terukur?

Namun, pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia bukan apakah langkah itu bisa ditiru, melainkan: sejauh mana keberanian politik untuk melangkah lebih jauh dari sekadar wacana?

Kebijakan Nyata

Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada energi, rantai pasok, dan stabilitas ekonomi global memang belum secara langsung mengguncang Indonesia. Namun, seperti yang diingatkan Presiden Prabowo, rasa aman yang tidak diiringi langkah mitigasi justru menjadi titik lemah.

Dalam konteks ini, kebijakan penghematan energi seperti pengurangan konsumsi BBM (bahan bakar minyak) hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah membangun disiplin fiskal dan efisiensi birokrasi secara menyeluruh.

Belajar dari Pakistan, penghematan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi menyentuh simbol kekuasaan, seperti gaji pejabat dan elite politik. Di sinilah letak pesan moral sekaligus politik dalam situasi krisis, negara harus memberi contoh pengorbanan dari atas, bukan sekadar membebankan penyesuaian kepada masyarakat.

Pangkas yang Tidak Efisien

Jika pemerintah serius menjadikan krisis sebagai momentum adaptasi, maka langkah yang lebih berani perlu dipertimbangkan rasionalisasi struktur pemerintahan. Jumlah kementerian dan lembaga yang gemuk bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga efektivitas.

Tumpang tindih fungsi, lambatnya koordinasi, serta pemborosan belanja pegawai adalah konsekuensi dari struktur yang tidak ramping. Pemangkasan jumlah kementerian/lembaga, termasuk posisi wakil menteri yang kerap lebih bersifat politis daripada fungsional, dapat menjadi langkah strategis.

Bukan semata untuk menghemat anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Dalam konteks ancaman global yang bergerak cepat, birokrasi yang lamban justru merupakan risiko keamanan.

Pemotongan Gaji Pejabat

Usulan pemotongan hingga 50 persen gaji pejabat negara, anggota legislatif, hingga komisaris BUMN memang akan menuai resistensi. Namun, justru di situlah letak ujiannya. Selama ini, publik melihat adanya kesenjangan yang cukup tajam antara penghasilan elite negara dan kondisi ekonomi sebagian masyarakat. Dalam situasi normal saja hal ini menjadi isu sensitif, apalagi dalam kondisi ketidakpastian global.

Pemotongan gaji bukan sekadar langkah fiskal, melainkan simbol keberpihakan. Ia mengirim pesan bahwa negara hadir bersama rakyat dalam menghadapi tekanan. Terlebih, struktur remunerasi di banyak BUMN—khususnya pada level komisaris—sering kali dipersepsikan terlalu tinggi dan tidak selalu sebanding dengan kinerja.

Rasionalisasi di sektor ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal akuntabilitas. Jika dilakukan secara konsisten, penghematan dari sektor elite ini dapat dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan—sebagaimana dicontohkan Pakistan.

Kepemimpinan Moral

Sejarah menunjukkan krisis sering kali menjadi titik balik bagi reformasi besar. Namun, reformasi hanya terjadi jika ada kepemimpinan yang berani mengambil risiko politik. Langkah-langkah seperti pemotongan gaji pejabat, pengurangan struktur pemerintahan, hingga efisiensi anggaran bukanlah kebijakan populer. Tetapi justru karena tidak populernya itulah kebijakan tersebut memiliki nilai kepemimpinan.

Prabowo, dengan latar belakang militernya, memahami dalam situasi krisis, disiplin dan pengorbanan adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Namun, dalam sistem demokrasi, disiplin itu harus dibangun melalui legitimasi publik—dan legitimasi lahir dari keteladanan.

Jika penghematan hanya dibebankan pada masyarakat, sementara elite tetap menikmati privilese, maka kepercayaan publik akan terkikis. Sebaliknya, jika pengorbanan dimulai dari atas, maka solidaritas sosial akan lebih mudah dibangun.

Strategi Keamanan Nasional

Apa yang disampaikan Presiden sejatinya membuka perspektif baru: efisiensi bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi keamanan nasional. Ketahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesehatan fiskal, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, penghematan anggaran, efisiensi birokrasi, dan distribusi sumber daya yang lebih adil menjadi bagian dari sistem pertahanan itu sendiri. Krisis global hari ini menuntut negara untuk tidak hanya kuat, tetapi juga lincah dan hemat. Negara yang boros dan lamban akan kesulitan bertahan dalam tekanan jangka panjang.

Pernyataan Presiden Prabowo tentang langkah-langkah adaptif negara lain seharusnya tidak berhenti sebagai bahan perbandingan. Namun harus menjadi titik awal refleksi: apakah Indonesia siap melakukan langkah serupa atau bahkan lebih berani?

Memang, tidak semua kebijakan bisa diadopsi mentah-mentah. Namun, semangat di balik kebijakan tersebut yakni keberanian untuk berhemat, berkorban, dan berpihak pada rakyat adalah nilai universal yang relevan dalam situasi apa pun.

Pada akhirnya, krisis bukan hanya soal ancaman, tetapi juga peluang. Peluang untuk merapikan negara, memperkuat fondasi, dan membangun kepercayaan publik. Pertanyaannya kini sederhana: apakah kita cukup berani untuk berubah?