Sikapi Laporan Bahlil, Prabowo: Semua Kekayaan Alam Milik Bangsa, Bukan Milik Pengusaha
Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:58 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia pada dasarnya merupakan milik bangsa dan negara, bukan milik pengusaha. Foto: Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia pada dasarnya merupakan milik bangsa dan negara, bukan milik pengusaha. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo menanggapi laporan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas batu bara.
Prabowo mengingatkan kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara, meskipun pengusaha diberi ruang mengelola melalui skema perizinan atau konsesi.
Baca juga: Prabowo Akui Pemerintah Belum Andal dan Cakap Kelola Kekayaan Alam Indonesia
“Tadi benar itu peringatan dari Menteri ESDM, semua itu milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Karena itu, pemerintah memastikan pemanfaatan kekayaan alam seperti batu bara harus terlebih dahulu mengutamakan kepentingan nasional. “Semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua (kekayaan alam), termasuk kelapa sawit,” katanya.
“Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinin ekspor,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah mewajibkan perusahaan batu bara untuk memenuhi kewajiban DMO sebelum memperoleh izin ekspor.
“Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor,” ujar Bahlil.
Pemerintah telah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur prioritas pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. “Jadi orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Bahkan, kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan negeri, sisanya baru kita ekspor,” katanya.
Pemerintah memastikan kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan energi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Prabowo mengingatkan kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara, meskipun pengusaha diberi ruang mengelola melalui skema perizinan atau konsesi.
Baca juga: Prabowo Akui Pemerintah Belum Andal dan Cakap Kelola Kekayaan Alam Indonesia
“Tadi benar itu peringatan dari Menteri ESDM, semua itu milik bangsa Indonesia, bukan milik pengusaha,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Karena itu, pemerintah memastikan pemanfaatan kekayaan alam seperti batu bara harus terlebih dahulu mengutamakan kepentingan nasional. “Semua produksi batu bara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua (kekayaan alam), termasuk kelapa sawit,” katanya.
“Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinin ekspor,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah mewajibkan perusahaan batu bara untuk memenuhi kewajiban DMO sebelum memperoleh izin ekspor.
“Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor,” ujar Bahlil.
Pemerintah telah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur prioritas pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. “Jadi orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Bahkan, kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan negeri, sisanya baru kita ekspor,” katanya.
Pemerintah memastikan kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan energi nasional tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
(jon)
Lihat Juga :
