Jelang Idulfitri 2026, Dirjen Bea Cukai Tinjau Kesiapan Arus Barang di Tanjung Priok
Jum'at, 13 Maret 2026 - 21:50 WIB
loading...
Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengunjungi KPU Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta untuk memastikan kelancaran arus logistik menjelang Idulfitri 2026. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cuka i Djaka Budi Utama mengunjungi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Kunjungan ini untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional menjelang Hari Raya Idulfitri 1447H.
Termasuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan pengawasan di pelabuhan tersibuk di Indonesia tersebut.
Baca juga: Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Persiapan Lebaran 2026
Didampingi jajaran Direktur teknis, Dirjen Bea Cukai meninjau langsung beberapa titik krusial mulai dari Main Office, TPFT Graha, hingga Longroom untuk melihat kesiapan personel di lapangan.
Kepala KPU BC Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan tren arus barang menjelang Lebaran diperkirakan akan mengalami lonjakan beban (high load).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Tanjung Priok terus mengoptimalkan penggunaan Trade AI dalam penetapan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).
Baca juga: Jelang Mudik, Tarif Tol Semarang-Batang Melonjak Sampai Rp33.000
"Meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, penggunaan AI diharapkan mampu meminimalisir kesalahan umum seperti salah tarif, nilai, jumlah, maupun jenis barang," katanya, Jumat (13/3/2016).
Terkait hal tersebut, Direktorat IKC dan Direktorat KI berkomitmen untuk menginventarisasi aplikasi mandiri dari unit vertikal untuk diangkat menjadi aplikasi nasional guna efisiensi anggaran dan standarisasi layanan.
Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama memberikan penekanan khusus pada aspek integritas. Djaka menginstruksikan agar fungsi Kepatuhan Internal (KI) diperkuat sebagai alat pencegahan praktik koruptif.
"Selama Saudara bekerja secara profesional dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari pekerjaan tersebut, instansi akan memberikan pendampingan penuh jika terjadi pemeriksaan oleh aparat pengawas," tegas Djaka.
Djaka juga mendorong digitalisasi untuk meminimalisir potensi gratifikasi dan tidak memberikan keistimewaan kepada pengusaha atau forwarder tertentu. "Kepala kantor wajib melakukan mitigasi cepat terhadap isu-isu negatif yang dapat merusak citra organisasi," ucapnya.
Djaka juga memastikan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan berhenti. Mekanisme pergantian petugas (shifting) telah diatur sedemikian rupa agar arus barang tidak terhambat, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.
"Kami membuka peluang untuk mengerahkan bantuan personel dari kantor pusat jika terjadi penumpukan barang yang luar biasa di lapangan," katanya.
Termasuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan pengawasan di pelabuhan tersibuk di Indonesia tersebut.
Baca juga: Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Persiapan Lebaran 2026
Didampingi jajaran Direktur teknis, Dirjen Bea Cukai meninjau langsung beberapa titik krusial mulai dari Main Office, TPFT Graha, hingga Longroom untuk melihat kesiapan personel di lapangan.
Kepala KPU BC Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan tren arus barang menjelang Lebaran diperkirakan akan mengalami lonjakan beban (high load).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Tanjung Priok terus mengoptimalkan penggunaan Trade AI dalam penetapan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).
Baca juga: Jelang Mudik, Tarif Tol Semarang-Batang Melonjak Sampai Rp33.000
"Meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, penggunaan AI diharapkan mampu meminimalisir kesalahan umum seperti salah tarif, nilai, jumlah, maupun jenis barang," katanya, Jumat (13/3/2016).
Terkait hal tersebut, Direktorat IKC dan Direktorat KI berkomitmen untuk menginventarisasi aplikasi mandiri dari unit vertikal untuk diangkat menjadi aplikasi nasional guna efisiensi anggaran dan standarisasi layanan.
Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama memberikan penekanan khusus pada aspek integritas. Djaka menginstruksikan agar fungsi Kepatuhan Internal (KI) diperkuat sebagai alat pencegahan praktik koruptif.
"Selama Saudara bekerja secara profesional dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari pekerjaan tersebut, instansi akan memberikan pendampingan penuh jika terjadi pemeriksaan oleh aparat pengawas," tegas Djaka.
Djaka juga mendorong digitalisasi untuk meminimalisir potensi gratifikasi dan tidak memberikan keistimewaan kepada pengusaha atau forwarder tertentu. "Kepala kantor wajib melakukan mitigasi cepat terhadap isu-isu negatif yang dapat merusak citra organisasi," ucapnya.
Djaka juga memastikan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan berhenti. Mekanisme pergantian petugas (shifting) telah diatur sedemikian rupa agar arus barang tidak terhambat, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.
"Kami membuka peluang untuk mengerahkan bantuan personel dari kantor pusat jika terjadi penumpukan barang yang luar biasa di lapangan," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
