Natalius Pigai: Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

JAKARTA - Media massa dipandang merupakan ujung tombak dalam upaya memperkuat pembangunan Hak Asasi Manusia ( HAM ) di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi yang edukatif dan pengawasan publik, pers juga dipandang telah berperan sebagai pilar pembangunan HAM.

Oleh karena itulah, pemerintah berkehendak untuk senantiasa berkolaborasi dengan media massa untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan hal itu saat memberikan paparan dalam acara Kick Off dan Lauching Progam Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia di Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers adalah pilar pembangunan HAM," kata Pigai.

Baca Juga: Dewan Pers Sebut Pers Abal-abal Tukang Peras Penumpang Gelap Kebebasan Pers

Pigai juga mengatakan bahwa media memiliki peran dalam mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. "Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya," ujarnya.

Kelak melalui kolaborasi antara pemerintah dan media, lanjut Pigai, dapat dibangun ruang dialog yang konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama serupa dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM.

Pelatihan hingga Penghargaan

Seiring dengan kesadaran itu, Pigai mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.

Program tersebut, menurut Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itulah sebabnya, Kementerian HAM ingin melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.

"Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan," kata Pigai.

Pigai membeberkan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi tersebut.



"Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pigai mengakui, hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak. Padahal sejatinya, keduanya tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.

"Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai mengingatkan, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.

Pendapat senada disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria . Bahkan menurut Nezar, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM. "Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM,” tuturnya dalam acara itu.

Nezar menjelaskan, kondisi tersebut dapat dimaknai karena tugas jurnalis yang melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan menjadikan profesi tersebut berkontribusi langsung dalam upaya perlindungan hak manusia.

"Pers juga dinilai mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM," katanya.